Kementerian BUMN Pastikan Proyek SUTET 500 kV Tangerang Sudah Lalui Kajian Dan Sesuai Aturan

Ilustrasi Saluran Udara Tegangan Exstra Tinggi (SUTET)/Net

Kementerian BUMN pastikan proyek pembangunan Saluran Udara Tegangan Exstra Tinggi (SUTET) berkapasitas 500 kilovolt (kV) dari Cikupa ke Balaraja, Tangerang, Banten, sudah sesuai aturan.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pembangunan SUTET telah mendapat izin dari pemerintah daerah setempat dan sudah diberikan izin pembangunannya.

Arya juga menyebut SUTET tersebut tidak melewati batas wilayah masyarakat. Hal ini, kata dia, telah diperhitungkan secara matang sejak perencanaan guna meminimalisasi konflik dengan warga dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Proyek SUTET itu merupakan proyek baru yang tidak termasuk dalam kategori Perpres 60/2020 sebagaimana yang digugat oleh Patriot Muda Demokrat. Sehingga, gugatan itu tidak perlu dilayangkan karena tidak ada hal-hal yang dilanggar oleh pemerintah.

"Yang disampaikan di dalam Perpres 60/2020 itu adalah peta jaringan existing yang ada, bukan baru. Yang baru ini di luar peta jalan tersebut," kata Arya dalam keterangannya, Kamis (21/1).

Gugatan yang dilayangkan, menurut Arya, bukanlah hal yang baru. Berkali-kali gugatan tersebut dinyatakan kalah.
 
"Memang ada pihak swasta yang gugat dan sudah kalah berkali-kali. Mereka ingin SUTET ini tidak melewati kawasan mereka. Kita berharap jangan ada kepentingan yang bermain dalam kasus ini, tapi yang kita utamakan adalah kepentingan publik," ujar Arya.

Sementara itu, Pengamat Pusat Studi BUMN Mursalim Nohong mengatakan, proyek pembangunan SUTET itu sudah sesuai aturan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kepentingan masyarakat serta tidak melanggar peraturan.

“Misalnya kita mau bicara tentang persoalan kepentingan publik itu memang betul itukan untuk jaringan listrik misalnya, tapi ada kepentingan publik juga yang mesti dipertimbangkan bagaimana resiko yang ditimbulkan oleh sebuah jaringan yang berkekuatan exstra tinggi tersebut,” Kata Mursalim.

Mursalim berpendapat, pemerintah tentu saja melakukan kajian yang mendalam, agar pembangunan SUTET mendapat wilayah yang aman, akan sangat berisiko jika jalurnya melewati pemukiman penduduk yang padat.

“Tentu pemerintah juga ketika mau membangun itu saluran, jaringan tentu juga terus melakukan kajian bahwa dia tidak menimbulkan dampak eksternalitas terhadap masyarakat, itu juga yang terpenting menurut saya,” ungkapnya.

Selain itu, kata Mursalim, daripada menggugat persoalan pembangunan SUTET berdasarkan Perpres 60/2020, tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Menurutnya, lebih baik ormas yang melakukan gugatan itu dapat melihat secara komprehensif manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan SUTET tersebut.

“Kalau mau bicara kajian yang menggugat itu juga harus melampirkan bahwa ini loh dampaknya kalau misalnya proyek itu jalan bisa menimbulkan persoalan lain misalnya. kita berharap bahwa teman-teman yang melakukan gugatan itu memang betul-betul pertimbangannya adalah analisis resiko,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02