Deklarasi, Forum Politik Indonesia Dukung Pemerintah Lawan Politisasi Vaksin

Deklarasi Forum Politik Indonesia (FPI)/ist

Kontroversi tentang vaksin Covid-19 terus menjadi perbincangan publik, setelah sebelumnya Anggota DPR RI PDIP Ribka Tjiptaning menyatakan dengan lantang akan menolak vaksin covid dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan.

Mencium adanya gerakan politisasi terhadap penolakan vaksin Covid-19 yang kian masif, sejumlah tokoh muda menyatukan visi dan mendeklarasikan sebuah organisasi intelektual bernama Forum Politik Indonesia (FPI).

Organisasi yang diisi para aktivis 98, pimpinan lembaga survei, pengamat politik, serta akademisi ini dipimpin oleh pengamat politik nasional Tamil Selvan, deklarasi FPI pun dilakukan mengikuti protokoler kesehatan ketat, dengan membawa jargon #LawanPolitisasiVaksinCovid.

"Karena prokes, kami membatasi hanya perwakilan yang mendeklarasikan diri. Ada aktivis 98 Iman Akhirman (bocor) dan Agung Wibowo Hadi, ada pengamat politik dan pimpinan lembaga survei Adib Miftahul, dan akademisi Bena Rangkuti, serta teman-teman lain," kata Tamil Selvan dalam keteranganya, Kamis (21/1).

Pembentukan forum intelektual ini dimaksudkan karena semakin punahnya politik kebangsaan dan keadaban dalam warna perpolitikan di Indonesia. Bahkan menurut para deklarator, banyak penggiringan opini politik yang membuat masyarakat semakin bingung, salah satunya terkait penolakan vaksin covid19.

"Maka kami sepakat untuk mendukung pemerintah dalam melawan politisasi vaksin covid19. Negara perlu didukung sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak," tutur pria yang akrab disapa Kang Tamil ini.

Kendati singkatan nama Forum Politik Indonesia yaitu FPI memiliki kemiripan dengan ormas Front Pembela Islam yang merupakan ormas agama yang saat ini dilarang, Kang Tamil mengatakan bahwa organisasi yang dibentuknya bernafaskan pancasila dan mengedepankan intelektualitas.

"Roh kami adalah pancasila dan intelektual. Kemiripan nama itu hanya kebetulan, tidak masalah, justru paradigma masyarakat bisa berubah bahwa ada FPI yang merupakan gerakan intelektual pendukung pemerintah. Tapi kalau pemerintah melenceng, yah kami kritik. Kritik yang membangun itu penting, tentunya dibarengi dengan solusi," jelasnya.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukan kedepan, salah satu Anggota Presidium Adib Miftahul menyatakan bahwa sesuai dengan kesepakatan deklarasi, Forum Politik Indonesia akan mengedepankan dialog dan diskusi terhadap permasalahan politik bangsa, serta mencari langkah elegan dalam membantu mengatasi black and negatif politic yang memecah belah.

"Kami akan berada di garda depan dalam melawan propaganda politik kotor yang bertujuan memecah belah masyarakat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kami tidak mau masyarakat terombang-ambing karena ulah para oknum politik kotor yang tidak bertanggung jawab," tutup Adib.

EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

Gugatan Pilkada Tapsel Ditolak, Nasdem Hormati Putusan MK
Politik

Gugatan Pilkada Tapsel Ditol..

26 Februari 2021 07:54
Warisan Teramat Kelam Kepolisian Satu Persatu Harus Dibersihkan Kapolri Listyo Sigit
Politik

Warisan Teramat Kelam Kepoli..

26 Februari 2021 07:10
Ahmad Basarah Dukung Evi Nusanty Pimpin Organisasi Keluarga Putra Putri Polri
Politik

Ahmad Basarah Dukung Evi Nus..

26 Februari 2021 04:48
Muannas Alaidid Dirikan Komnas PMH
Politik

Muannas Alaidid Dirikan Komn..

26 Februari 2021 04:16
Di Hadapan BPH Migas, Ratna Juwita Protes Kriteria Anggota Komite
Politik

Di Hadapan BPH Migas, Ratna ..

26 Februari 2021 03:37
AHY Dinilai Gagal Memimpin Demokrat, BMI: Pandangan Ini Berlawanan Dengan Fakta
Politik

AHY Dinilai Gagal Memimpin D..

26 Februari 2021 02:29
Rektor DO Mahasiswa Karena Didemo, Nasdem: Seharusnya Dia Bersyukur, Kampus Ada Dinamika
Politik

Rektor DO Mahasiswa Karena D..

26 Februari 2021 01:15
KNPD: Inkonstitusional, Desakan KLB Tidak Sesuai AD/ART Partai Demokrat
Politik

KNPD: Inkonstitusional, Desa..

26 Februari 2021 00:49