"Yang harus dicatat boleh saja direncanakan, didiskusikan, namun dengan catatan yang sangat ketat dan aturan yang ketat pula," kata Rahmad lewat keterangan tertulis yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/1).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, aturan ketat itu harus memenuhi unsur keadilan dan hak untuk mendapatkan vaksin dalam waktu dan kesempatan yang sama.
"Setiap warga negara untuk itu perlu ada skala prioritas seperti yang sudah disampaikan pemerintah sehingga terhindar berebuat dan saling mendahului," ucapnya.
Rahmad menegaskan jika rencana vaksin mandiri didahulukan lantaran untuk warga yang memiliki ekonomi lebih, maka hal tersebut harus dihindari pemerintah.
"Maka mutlak tidak boleh dan dilarang setiap pribadi dan individu mendapatkan vaksin mandiri. Namun vaksin mandiri diperuntukan kepada perusahaan dengan jumlah karyawan besar, serta kelompok masyarakat dengan jumplah besar yang memiliki banyak seperti pondok pesantern, sekolah dan lain-lain," tegasnya.
Selain itu, Rahmad juga memberikan penekanan kepada setiap rumah sakit yang memberikan pelayanan vaksin mandiri secara pribadi.
"RS dilarang uuntuk memberikan pelayanan vaksin mandiri secara pribadi, bila terbukti melanggar harus diberi sanksi tegas dengan ancaman pembekuan operasional RS, mengingat bila tidak ada sanksi dan aturan larangan, maka RS lebih mengutamakan memberikan pelayanan vaksin mandiri ke pribadi," tegasnya.
"Maka moral hazart akan muncul deng RS lebih memprioritaskan pelayanan vaksin berbayar alias mandiri dibandingkan layanan vaksin gratis. Tugas dari negara," tandas Rahmad menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menanggapi perihal wacana pemerintah membuka rencana vaksinasi Covid-19 secara mandiri atau untuk komersil. Rahmad mendukung langkah tersebut namun dengan berbagai catatan. 
