Pemerintah Wacanakan Vaksinasi Mandiri, Legislator PDIP: Boleh, Asal Dengan Aturan Ketat!

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo/Net

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menanggapi perihal wacana pemerintah membuka rencana vaksinasi Covid-19 secara mandiri atau untuk komersil. Rahmad mendukung langkah tersebut namun dengan berbagai catatan.

"Yang harus dicatat boleh saja direncanakan, didiskusikan, namun dengan catatan yang sangat ketat dan aturan yang ketat pula," kata Rahmad lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/1).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, aturan ketat itu harus memenuhi unsur keadilan dan hak untuk mendapatkan vaksin dalam waktu dan kesempatan yang sama.

"Setiap warga negara untuk itu perlu ada skala prioritas seperti yang sudah disampaikan pemerintah sehingga terhindar berebuat dan saling mendahului," ucapnya.

Rahmad menegaskan jika rencana vaksin mandiri didahulukan lantaran untuk warga yang memiliki ekonomi lebih, maka hal tersebut harus dihindari pemerintah.

"Maka mutlak tidak boleh dan dilarang setiap pribadi dan individu mendapatkan vaksin mandiri. Namun vaksin mandiri diperuntukan kepada perusahaan dengan jumlah karyawan  besar, serta kelompok masyarakat dengan jumplah besar yang memiliki banyak seperti pondok pesantern, sekolah dan lain-lain," tegasnya.

Selain itu, Rahmad juga memberikan penekanan kepada setiap rumah sakit yang memberikan pelayanan vaksin mandiri secara pribadi.

"RS dilarang uuntuk memberikan pelayanan vaksin mandiri secara pribadi, bila terbukti melanggar harus diberi sanksi tegas dengan ancaman pembekuan  operasional RS, mengingat bila tidak ada sanksi dan aturan larangan, maka RS lebih mengutamakan memberikan pelayanan vaksin mandiri ke pribadi," tegasnya.

"Maka moral hazart akan muncul deng RS lebih memprioritaskan pelayanan vaksin berbayar alias mandiri dibandingkan layanan vaksin gratis. Tugas dari negara," tandas Rahmad menambahkan.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02