Datanya Digunakan Sebagai Basis Vaksinasi Covid-19, KPU: Ini Menunjukkan Kepercayaan Publik

Komisioner KPU, Hasyim Asyari/Net

Langkah yang diambil Kementerian Kesehatan terkait pendataaan penerima vaksin Covid-19 mendapat tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, basis data vaksinasi Covid-19 dari kalangan masyarakat yang akan dipakai Kementerian Kesehatan diambil dari dokumen milik KPU.

Komisioner KPU, Hasyim Asyari mengatakan, hal serupa sudah pernah terjadi sebelumnya dan dilakukan oleh beberapa lembaga negara.

"Kemenkes adalah bukan lembaga pertama yang akan menggunakan data KPU," ujar Hasyim saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (23/1).

Sebagai contoh, Hasyim menyebutkan penggunaan data KPU oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memeriksa nama-nama calon anggota Bawaslu provinsi kabupaten/kota dan juga panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan, desa, kelurahan atau TPS.

"Kemendagri dan Kementerian PAN RB juga pernah minta tolong KPU untuk memeriksa nama-nama CPNS di Sipol. Dalam rangka untuk memastikan calon Bawaslu, Panwaslu dan CPNS bukan anggota parpol," ungkapnya.

Oleh karena itu, KPU menyatakan penggunaan data yang meraka miliki di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan sistem pemutakhiran data pemilih Sidalih menandakan akurasi data yang baik.

"Ini menunjukkan kepercayaan publik dan berbagai pihak kepada sistem informasi yang disediakan KPU yaitu Sidalih dan Sipol," tuturnya.

"KPU akan terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan kepemiluan berbasis IT untuk keperluan kepemiluan ke depan," demikian Hasyim Asyari menambahkan.

Rencana penggunaan data KPU oleh Kemenkes untuk basis data penerima vaksinasi untuk masyarakat disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam acara  diskusi virtual Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, Jumat kemarin (22/1).

Dalam kesempatan tersebut, Budi mengaku kapok menggunakan data Kemenkes yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Sehingga, dia menyatakan alasan Kemenkes bakal menggunakan data KPU adalah karena mempunyai akurasi yang baik. Sebab, dalam Pilkada kemarin ada tahapan verifikasi faktual calon data pemilih.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

Gde Siriana: Penularan Covid-19 Nggak Kenal Alasan, Pak Presiden!
Politik

Gde Siriana: Penularan Covid..

25 Februari 2021 00:39
Ketua DPD RI Apresiasi Kinerja Kapolda Jatim Terkait Penanganan Covid-19
Politik

Ketua DPD RI Apresiasi Kiner..

25 Februari 2021 00:01
Survei Membuktikan PDIP Tetap Kokoh
Politik

Survei Membuktikan PDIP Teta..

24 Februari 2021 23:24
Analisa Hifdzil Alim Usai Tangani Sebelas Perkara Hasil Pilkada Di MK
Politik

Analisa Hifdzil Alim Usai Ta..

24 Februari 2021 23:20
SBY: Selama Hayat Dikandung Badan, Saya Jadi Benteng Siapapun Pengganggu Demokrat
Politik

SBY: Selama Hayat Dikandung ..

24 Februari 2021 22:36
SBY Akui Demokrat Belakangan Sering Diserang Secara Masif Dan Sistematis
Politik

SBY Akui Demokrat Belakangan..

24 Februari 2021 22:25
Turun Gelanggang, SBY: Berapa Pun Uang Anda, Demokrat Not For Sale!
Politik

Turun Gelanggang, SBY: Berap..

24 Februari 2021 21:55
Bisa Bantu Ekonomi Masyarakat, LaNyalla Dorong Pemanfaatan Porang
Politik

Bisa Bantu Ekonomi Masyaraka..

24 Februari 2021 21:09