DPR Desak Mentan Syahrul Buat Regulasi Yang Permudah Petani Dapat Pupuk Subsidi

“Jadi carut marut pupuk ini, juga kenapa pupuk subsidi tidak sampai di kabupaten? Ini data dari PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company) ada beberapa kabupaten yang belum menerbitkan SK-nya pupuk bersubdisi,” tegas Sudin di ruang rapat Komisi IV, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (25/1).

Dia mengurai, ada beberapa provinsi yang belum menerima SK pupuk bersubsidi. Sehingga, para petani tidak bisa bercocok tanam dan membuka peluang bagi pelaku impor untuk masuk pasar Indonesia.

“Ini dilihat, ada sekian puluh kabupaten belum menerbitkan SK pupuk bersubsidi, di sini Aceh ada, Sumut ada, Riau, Sumsel, Jabar,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Sudin, di Kalbar ada enam kabupaten yang belum menerima SK subsidi pupuk, Kalteng empat kabupaten, Kalsel dua kabupaten, Kaltara empat kabupaten, Sulsel dua kabupaten, Maluku ada lima kabupaten, Papua tiga kabupaten, dan Papua Barat tiga kabupaten.

“Totalnya 57 yang belum mengeluarkan SK. Ini harusnya PIHC ada komunikasi dengan Mendagri. Jadi jangan sampai kalau pupuknya belum ada di Garut, menterinya yang salah. Kemudian PIHC-nya yang salah, ini harus jadi perhatian juga ini,” tegasnya lagi.

Legislator dari PDI Perjuangan ini juga meminta Mentan Syahrul Yasin Limpo dan bersama lembaga terkait untuk membuat regulasi yang mempermudah para petani mendapatkan pupuk subsidi.

“Saya juga minta tolong kepada saudara menteri dan saudara PIHC buatlah terobosan bagaimana tidak bolak balik, kecamatan, kabupaten, provinsi, kementerian. Cari terobosan yang baik, kita pikirkan sama-sama bagaimana membuat simpel,” katanya.