Erick Thohir Minta Bantuan BPKP Kawal BUMN

Hal itu disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (26/1).

"Saya minta dukungan BPKP untuk sama-sama menjaga, dan saya harap pimpinan BUMN tidak segan bekerjasama dengan BPKP”, kata Erick.
 
Dukungan BPKP untuk pengawasan BUMN, disebutkan Erick tidak bisa terlepas dari hasil pengawasan akuntabilitas, tranparansi keuangan, serta pencegahan pratik korupsi di banyak kementerian atau lembaga pemerintahan.

Untuk itu, mantan pemilik klub sepak bola Italia, Inter Milan ini, memerintahkan kepada pimpinan BUMN untuk tidak segan untuk meminta pendampingan dari BPKP.

Erick mengatakan, BPKP dan Kementerian BUMN memiliki niat yang sama, yaitu mewujudkan Good Corporate Governence (GCG). Untuk itu menurutnya, mindset atau pola pikir terhadap BPKP harus berubah, dimana BPKP perlu dipandang sebagai pendamping untuk meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian BUMN, BUMN beserta dengan anak perusahannya agar dapat bekerja dengan baik.

Karena itu, Erick menekanakan cara mengembangkan BUMN yang paling utama, yaitu bagaimana agar BUMN fokus kepada bidangnya dan melibatkan perguruan tinggi untuk Riset and Development sehingga BUMN lebih fokus untuk bidang komersialnya, tidak hanya mengandalkan proyek pemerintah, serta penerapan manajemen talenta agar BUMN dipimpin dengan akhlak yang baik.

"Pengalaman pribadi saya, ketika memimpin Asian Games sejak awal saya libatkan BPKP, hasilnya program sukses dan administrasi baik," ungkapnya.

"Hal ini saya harapkan dapat dicontoh oleh pimpinan BUMN, menggunakan sistem yang sama-sama kita sepakati, tentunya dengan didasari dengan niat yang baik”, pungkas Erick.

Sejalan dengan itu, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, BPKP berkomitmen mengawal akuntabilitas di lingkungan Kementerian BUMN, BUMN, dan anak perusahaannya.

Sebab selama 2020, BPKP telah melaksanakan 208 kegiatan pengawasan terhadap 108 BUMN dan anak perusahaan, termasuk berkolaborasi dengan SPI mengawal bansos tunai, serta melaksanakan assessment Good Corporate Governence (GCG) pada 22 BUMN, dan 28 anak perusahaan.

Oleh karena itu, Ateh berharap penandatanganan nota kesepahaman denga BUMN hari ini menjadi bukti nyata serta upaya melegalkan komitmen Kementerian BUMN dan BPKP untuk meningkatkan kontribusi sektor korporasi bagi pembangunan.

"Diharapkan nantinya ada penilaian akuntabilitas BUMN secara periodik, utamanya untuk memastikan perbaikan tata kelola, serta untuk pencegahan penyimpangan atau fraud di tubuh BUMN,” demikian Muhammad Yusuf Ateh.