KNPI Minta KPK Periksa Proses Penerbitan Izin Tambang Di Kalsel

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama/Net

Bareskrim Polri diminta untuk segera memanggil sejumlah perusahaan yang diduga telah membuat kerusakan hutan hingga menyebabkan banjir besar di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Desakan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama kepada wartawan, Selasa (26/1).

Haris Pertama memuji langkah Bareskrim Polri telah menerjunkan tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipiter) untuk mengecek penyebab banjir yang terjadi di Kalsel. Di mana hasil penelusuran itu menemukan ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab banjir.

Politisi Golkar itu juga senang karena penyidik Bareskrim segera memanggil semua petinggi perusahaan tambang yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk diperiksa terkait dugaan eksploitasi alam.

“Untuk itu, kami juga meminta penyidik Bareskrim untuk memeriksa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar terkait perizinan perusahaan-perusahaan besar di Kalsel,” harapnya.

Secara khusus, Haris meminta KPK untuk ikut turun tangan dalam kasus ini. Tujuannya untuk mengorek izin tambang yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah kepada pengusaha tambang.

Apalagi Kalsel dikenal sebagai provinsi penghasil batubara terbesar di Indonesia. Dalam catatannya, ada lima perusahaan besar yang beroperasi di sana.

“Kami minta KPK turun tangan,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02