Hanura Satu Suara Dengan PAN Dan PPP, UU Pemilu Tidak Perlu Direvisi

Sekjen Partai Hanura, I Gede Pasek Suardika/Net

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali membahas rencana revisi RUU Pemilu atas UU 7/2017.

Revisi RUU Pemilu yang sekarang adalah usulan DPR.

Revisi undang-undang ini menuai perhatian sejumlah elit politik, utamanya menyangkut ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), yang kerap menjadi pasal krusial dalam setiap pembahasan RUU tersebut.

Menurut Sekjen Partai Hanura, I Gede Pasek Suardika, spirit pembahasan RUU Pemilu saat ini merupakan yang terburuk sepanjang sejarah.

"Saya setuju dengan pendapat PAN dan PPP yang tidak perlu dilakukan perubahan dulu," kata Pasek kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/1).

Menurutnya, keinginan menaikkan PT dan membuatnya menjadi berjenjang ke daerah dengan patokan suara nasional, adalah mengebiri suara rakyat.

"Sebaiknya dihentikan saja pembahasan RUU Pemilu kalau semangatnya hanya mau korupsi suara sah rakyat. Sebab, membaca draf RUU Pemilu saat ini, bukan semangat penguatan demokrasi, tetapi semangat kartelisasi kekuasaan, di mana PT dinaikkan, PT dibuat berjenjang dan dapil diperkecil. Hasilnya adalah akan terjadi bertambahnya hilang suara sah rakyat," tutur Pasek, mantan Ketua Komisi III DPR itu.

"Sangat berbahaya bagi NKRI karena seharusnya RUU diniatkan untuk mengatur bagaimana suara sah rakyat tidak banyak hilang, ini malah membuat aturan yang memperbanyak suara sah hilang dan tidak dihitung. Sangat buruk semangatnya," jelas Pasek menambahkan.

Mantan anggota DPD RI ini pun menyinggung, ternyata tidak cukup hanya bansos dan benih lobster yang dikorupsi, tetapi suara sah rakyat juga ingin dikorupsi.

"Jadi upaya ini harus dihentikan oleh semua pecinta demokrasi. Mereka yang ingin kompetisi fair harus membuka aturan yang berpihak menjaga semakin berartinya suara sah rakyat," pungkas Pasek.

Dalam draf RUU Pemilu yang tengah digodok DPR, ada pasal yang mengatur kenaikan ambang batas parlemen DPR RI dari 4 persen menjadi 5 persen. Untuk PT DPRD provinsi 4 persen, dan PT DPRD kabupaen/kota 3 persen.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Syahrial Nasution: Aparat Keamanan Harus Tindak Kegiatan Ilegal Di Hotel The Hill Sibolangit
Politik

Syahrial Nasution: Aparat Ke..

04 Maret 2021 23:44
Jumat Besok Panglima TNI Dan Kapolri Ke Batam
Politik

Jumat Besok Panglima TNI Dan..

04 Maret 2021 23:28
Ilegal, Hinca Pandjaitan Desak Polisi Bubarkan Acara Jhonny Allen Dkk Di Deli Serdang
Politik

Ilegal, Hinca Pandjaitan Des..

04 Maret 2021 22:50
Lieus Sungkharisma: Biksu Dan Bhante Akan Sembahyang Di Candi Borobudur, Terima Kasih Pak Ganjar
Politik

Lieus Sungkharisma: Biksu Da..

04 Maret 2021 22:26
Syahrial Nasution: 'Orang-orang Liar' Sudah Dipecat, Tidak Berhak Mengatasnamakan Partai Demokrat
Politik

Syahrial Nasution: 'Orang-or..

04 Maret 2021 22:19
Twitter Andi Arief Diretas Setelah Ungkap Manuver Moeldoko, Sebut Ulah Kakak Pembina
Politik

Twitter Andi Arief Diretas S..

04 Maret 2021 21:57
Sidang Gratifikasi Mantan Bupati Lamteng, Cak Imin Disebut Terima Duit Rp 40 Miliar
Politik

Sidang Gratifikasi Mantan Bu..

04 Maret 2021 21:37
Sudah Dibantah Pusat, Kegiatan Mengatasnamakan GAMKI Di Deliserdang Bodong
Politik

Sudah Dibantah Pusat, Kegiat..

04 Maret 2021 21:32