Demokrat Setuju Normalisasi Pilkada 2022 Dan 2023, Begini Alasannya

Ilustrasi

Partai Demokrat setuju dengan normalisasi penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 dalam revisi UU Pemilu.

Sebab, pikada merupakan momen emas bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik di daerahnya masing-masing.

Termasuk dalam hal ini memilih kepala daerah yang berintegritas, kompeten, dan memiliki komitmen penuh untuk membangun daerah dan masyarakat yang dipimpinnya.

Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/1).

"Perlu ada waktu dan kesempatan cukup bagi masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari visi, misi, dan program kerja dari tiap kepala daerah," kata Herzaky.

"Jika pilkada dilaksanakan di waktu yang berdekatan dengan pilpres, di tahun yang sama meskipun berbeda bulan. Bagaimanapun, pilpres memiliki daya magnet yang luar biasa," sambungnya.

Keserentakan pilpres dan pileg di 2019 lalu, kata Herzaky, memberikan contoh nyata bagaimana pileg tenggelam di tengah hiruk pikuk pilpres. Begitu juga kemungkinan nasib pilkada yang bakal dilaksanakan berdekatan dengan Pilpres.

"Pertarungan di Pilkada pun bisa jadi bukan lagi politik gagasan," tegas Herzaky.

Bahkan menurutnya, kompleksitas kompetisinya bisa memunculkan godaan melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti politik uang, politik identitas, maupun penyalahgunaan kekuasaan.

"Apalagi jika kita mempertimbangkan lamanya masa jabatan penjabat kepala daerah di sebagian besar wilayah Indonesia jika Pilkada 2022 dan 2023 ditunda ke tahun 2024," tuturnya.

Sedikitnya ada 272 daerah dan sebagian merupakan epicentrum pandemi covid-19. Artinya, tidak ada jaminan apabila pandemi Covid-19 akan berakhir di 2022 atau 2023, dan begitu pula dengan resesi ekonomi.

"Ketiadaan kepala daerah definitif hasil pemilu membuat rentannya daerah karena penjabat kepala daerah tidak bisa membuat keputusan strategis," ucapnya.

"Banyak keputusan penting akan terhambat dan berujung pada upaya pencapaian program pemerintahan tidak dapat berjalan optimal," demikian Herzaky.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

Hikmahanto: Rencana Menlu Retno Ke Myanmar Bukan Pengakuan Pada Pemerintahan Kudeta
Politik

Hikmahanto: Rencana Menlu Re..

25 Februari 2021 04:48
SBY: Presiden Jokowi Punya Integritas, Beda Dengan Moeldoko
Politik

SBY: Presiden Jokowi Punya I..

25 Februari 2021 04:04
Singgung Upaya Kudeta, SBY: Dia Hanya Ingin Kekuasaan Semata
Politik

Singgung Upaya Kudeta, SBY: ..

25 Februari 2021 02:17
Gde Siriana: Penularan Covid-19 Nggak Kenal Alasan, Pak Presiden!
Politik

Gde Siriana: Penularan Covid..

25 Februari 2021 00:39
Ketua DPD RI Apresiasi Kinerja Kapolda Jatim Terkait Penanganan Covid-19
Politik

Ketua DPD RI Apresiasi Kiner..

25 Februari 2021 00:01
Survei Membuktikan PDIP Tetap Kokoh
Politik

Survei Membuktikan PDIP Teta..

24 Februari 2021 23:24
Analisa Hifdzil Alim Usai Tangani Sebelas Perkara Hasil Pilkada Di MK
Politik

Analisa Hifdzil Alim Usai Ta..

24 Februari 2021 23:20
SBY: Selama Hayat Dikandung Badan, Saya Jadi Benteng Siapapun Pengganggu Demokrat
Politik

SBY: Selama Hayat Dikandung ..

24 Februari 2021 22:36