Menjadi Lahan Rente Politisi, PP KAMMI Desak KPK Usut Suap SPI Dan RIPH

Pjs Ketua Umum PP KAMMI Susanto Triyogo/Net

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan dan mendalami dugaan praktik kolusi untuk mendapatkan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Kementrian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (PP KAMMI) mendesak KPK berani menindak tegas birokrat, politisi partai dan anggota DPR yang mendagangkan pengaruhnya untuk melakukan lobi dan praktik kolusi.

"Praktek impor pangan dan hortikultura RI dalam beberapa tahun terakhir sudah sangat mengkhawatirkan, akibat kebijakan import yang syarat KKN," ujar Pjs Ketua Umum PP KAMMI Susanto Triyogo di Jakarta, Jumat (29/1).

"KPK dan aparat penegak hukum tentu sangat bertanggung jawab atas ketidaktegasannya kepada para mafia impor dan pemburu rente import pangan selama ini," tegasnya.

Menurutnya, motif rente SPI seperti yang diduga melibatkan anggota DPR dari Partai Nasdem Ahmad Ali dan kolega pada November lalu, merupakan kejahatan impor yang selain merugikan keuangan negara, dalam jangka panjang akan mengancam masa depan ketahanan pangan nasional.

"KPK tidak boleh takluk dengan kekuatan politik manapun. Kejahatan pangan adalah kejahatan kemanusiaan yang harus disikapi secara serius. Hal ini bisa dimulai dengan mengusut tuntas kasus suap SPI hortikultura yang melibatkan politisi dan birokrat kementrian terkait," jelasnya.

Sebagai wakil rakyat, tambah Susanto, anggota DPR harusnya tegas mengontrol kebijakan impor pangan pemerintah, dalam rangka melakukan penghematan devisa negara dengan meningkatkan produktivitas produk pangan dan hortikultura dalam negeri.

"Bukan justru turut menjadi bagian dari pemburu rente," tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021
Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021

Artikel Lainnya

Soal Reshuffle, Gerindra Pastikan Tak Mau Intervensi Presiden Jokowi
Politik

Soal Reshuffle, Gerindra Pas..

14 April 2021 17:57
Pengurus PPP Sambangi DPP PKS Saat Ramadhan, Ini Yang Akan Dibahas
Politik

Pengurus PPP Sambangi DPP PK..

14 April 2021 17:56
Vaksinasi Tidak Batalkan Puasa, Warga Yang Sudah Terjadwal Tak Perlu Ragu
Politik

Vaksinasi Tidak Batalkan Pua..

14 April 2021 17:44
Jadi Tokoh Parpol Paling Diinginkan Jadi Presiden 2024, Golkar: Aspirasi Arus Bawah Semakin Meluas
Politik

Jadi Tokoh Parpol Paling Dii..

14 April 2021 17:23
Ketum PAN: Kebijakan Impor Muncul Dari Perilaku Pemburu Rente
Politik

Ketum PAN: Kebijakan Impor M..

14 April 2021 17:20
23 Tahun Reformasi, Zulhas Sedih Lihat Supermarket Penuh Barang Impor
Politik

23 Tahun Reformasi, Zulhas S..

14 April 2021 16:59
Panitia PON Papua Diminta Antisipasi Dua Masalah Non Teknis
Politik

Panitia PON Papua Diminta An..

14 April 2021 16:51
Propam Luncurkan Aplikasi Pelaporan, Pimpinan Komisi III: Lapor, Kalau Ada Polisi Tidak Disiplin
Politik

Propam Luncurkan Aplikasi Pe..

14 April 2021 16:50