"Tidak benar penilaian itu (upaya majukan AHY)," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan "Fecho" kepada wartawan di kompleks parlemen, di Jakarta, Jumat (29/1).
"Bagi Partai Demokrat yang utama adalah bagaimana pilihan politik hukum yang akan diambil itu rasional, konstitusional dan menjamin daulat rakyat," imbuhnya.
Legislator dari Kalimantan Timur itu menyebutkan, usulan PT 0 persen dalam RUU Pemilu, sebagai cerminan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional.
"Rakyat punya hak untuk memilih dan dipilih. Makin banyak pilihan (calon presiden) makin bagus. Itulah daulat rakyat sesungguhnya," ujar anggota Komisi V DPR RI itu.
Dengan alasan itu, menurut Irwan, persoalan presidential threshold maupun parliamentary threshold tidak hanya sekadar angka-angka saja. Tetapi jadi cerminan dan resultan dari kondisi aspirasi masyarakat Indonesia.
"Meskipun pembentuk undang-undang punya privilage untuk menentukan angka PT karena open legal policy, kita juga harus memikirkan hal tersebut secara matang," terangnya.
"Agar kemudian PT tidak dimaknai pembatasan hak rakyat berdaulat, namun memang dalam kerangka penguatan sistem kepartaian, pemilu dan presidensial,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: