Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Saan Mustopa dalam diskusi daring Populi Center dan Smart FM Network bertajuk "Perlukah Ubah UU Pemilu Sekarang?", Sabtu (30/1).
"Kalau alasan pandemi Covid-19 kan kita bisa jawab, tahun 2020 saja ketika puncak pandemi kita bisa lakukan Pilkada dengan baik bahkan protokol kesehatan juga sampai 96 persen," kata Saan Mustopa.
Selain itu, ada hal-hal yang secara teknis kepemiluan dapat berdampak serius apabila Pilkada tahun 2024 dilaksanakan. Yakni tahapan Pileg dan Pilpres yang berhimpitan secara tenggat waktu. Hal ini juga menyulitkan partai politik untuk melalui proses politik.
"Anggap saja misalnya pungut hitung Pileg dan Pilpres di bulan April, tapi itu juga masih ada tahapan berikutnya, ada perselisihan di MK dan sebagainya. Di saat yang sama, tahapan Pilkada sudah berlangsung, kira-kira sudah masuk tahapan calon perseorangan bahkan sudah pemutakhiran data," tuturnya.
Selain itu, Saan juga menyatakan bahwa jangan juga semua pihak berasumsi Pilpres selalu satu putaran seperti Pilpres 2014 dan 2019, karena dua pasangan. Sebab, Pilpres 2024 akan terjadi konstalasi politik yang mungkin saja berbeda.
"Karena berangkat sama-sama dari nol," kata mantan politisi Partai Demokrat ini.
"Anggaplah putaran kedua di Juli-Agustus, itu sudah masuk tahapan pilkada yang justru juga buat partai cukup melelahkan. Di satu sisi belum selesai Pileg dan Pilpres, di satu sisi sudah masuk ke tahapan pendaftaran calon (Pilkada)?" sambung Saan.
Atas dasar itu, Fraksi Partai Nasdem menilai pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 adalah pilihan yang paling rasional.
"Kalau Nasdem tetap ingin bahwa Pilkada itu secara rasional paling mungkin memang di 2022 tetap ada 2023 tetap ada," tuturnya.
"Kita kesampingkanlah asumsi-asumsi politik bahwa yang 2022 mau memberikan panggung terhadap para kandidat capres misalnya, atau yang pengen 2024 pengen menghilangkan panggung bagi panggung capres. Kita hilangkan itu," demikian Saan Mustopa menambahkan.
Selain Saan, narasumber lain dalam diskusi tersebut yakni Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, Sekretaris Fraksi dan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, dan pegiat Pemilu Titi Anggraini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Partai Nasdem menginginkan pilkada digelar pada 2022 dan 2023. Pasalnya, secara rasional dan paling memungkinkan bahwa pilkada tidak bisa diserentakkan dengan Pileg dan Pilpres pada 2024. 
BERITA TERKAIT: