Dinilai Meresahkan, GAMKI Minta Tengku Zulkarnain Diproses Hukum Seperti Abu Janda

Tengku Zulkarnain sempat terlibat Twit War dengan Abu Janda, dan menyinggung "yang minoritas arogan"/Net

Penanganan hukum terhadap Permadi Arya atau Abu Janda imbas dari perang cuitan di Twitter dengan Tengku Zulkarnain mendapat sorotan dari DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Ketua DPP GAMKI Bidang Hubungan Gereja dan Lembaga Keumatan, Andriyas Tuhenay mengatakan, jika Abu Janda diproses hukum karena cuitan "Islam Arogan" maka seharusnya Tengku Zulkarnain juga ditindak karena mencuitkan "yang arogan minoritas".

GAMKI menegaskan, dalam ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas, karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

Andriyas menyebutkan, diksi mayoritas minoritas sering dipakai untuk menggambarkan tentang persentase agama, suku, ataupun golongan tertentu.

"GAMKI menyimpulkan yang dimaksud Tengku Zulkarnain dalam twitnya sebagai mayoritas dan minoritas adalah terkait agama, karena dalam kalimat berikutnya beliau mengatakan "ngeri melihat betapa kini Ulama dan Islam dihina di NKRI," demikian analisa Andriyas dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/2).

Lebih lanjut, GAMKI menengarai yang dimaksudkan minoritas oleh Tengku Zulkarnain adalah Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, Batak Parmalim, Ugamo Bangsa Batak, Sapto Darmo, Marappu, dan lainnya.

Atas pernyataan Tengku iut, GAMKI menyampaikan ulasannya bahwa faktanya beberapa agama dan penghayat kepercayaan dalam beberapa tahun terakhir masih berupaya memperjuangkan haknya di mata hukum.

Andriyas menilai, ungkapan Tengku Zulkarnain telah meresahkan publik. Ia khawatir cuitan Tengku Zulkarnain dapat memecah belah bersatuan masyarakat Indonesia.

"Dapat memecah-belah persatuan masyarakat yang saat ini sedang berjuang bersama menghadapi tantangan Pandemi Covid-19," demikian kata Andriyas.

GAMKI meminta, Tengku Zulkarnain diproses hukum seperti yang dijalani oleh Abu Janda. Polri, diharapkan dapat menegakkan hukum secara adil.

"Siapapun orang ataupun kelompok yang melanggar hukum, wajib diproses oleh aparat penegak hukum. Baik orang tersebut adalah Abu Janda, ataupun Tengku Zulkarnain," tandasnya," demikian kata Andriyas.

Meski demikian, GAMKI juga menyampaikan perlunya membangun kerukunan antar masyarakat. Untuk itu, Polri harus tetap mengedapankan pendekatan restorative justice.

Artinya, Polri lebih mengedepankan rekonsiliasi masyarakat dalm menyelesaikan persoalan tersebut.  

"Maka kami meminta kepolisian dapat mengedepankan pendekatan "restorative justice" dalam menyelesaikan persoalan demi terwujudnya keadilan yang rekonsiliatif di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia," pungkas Andriyas.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021
Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021

Artikel Lainnya

Dukungan Masyarakat Terhadap PDIP Masih Moncer Di Survei LPPM, Demokrat Beda 0,1 Persen Dari Gerindra
Politik

Dukungan Masyarakat Terhadap..

15 April 2021 00:03
Iriana Jokowi Capres Terkuat Kedua Dari Kalangan Perempuan, Kangkangi Risma Hingga Khofifah
Politik

Iriana Jokowi Capres Terkuat..

14 April 2021 23:31
Zainuddin Maliki: Sudah Tepat Gabungkan Ristek Dengan Dikbud
Politik

Zainuddin Maliki: Sudah Tepa..

14 April 2021 23:16
Laporkan Habib Rizieq Soal Covid, Bima Arya Tepis Karena Politik
Politik

Laporkan Habib Rizieq Soal C..

14 April 2021 23:06
Temuan Survei LPPM: 79,2 Persen Publlik Menilai Arah Negara Sesuai Konstitusi
Politik

Temuan Survei LPPM: 79,2 Per..

14 April 2021 23:00
Dua Menteri Nasdem Dianggap Layak Dicopot, Ahmad Ali Pasrahkan Kepada Jokowi
Politik

Dua Menteri Nasdem Dianggap ..

14 April 2021 22:51
Making Indonesia 4.0 Perlu Disokong SDM Yang Unggul
Politik

Making Indonesia 4.0 Perlu D..

14 April 2021 22:43
Tidak Mau Ada Sistem Ecer Di Pengelolaan APBD, Jokowi Ke Kepala Daerah Yang Baru: Buat Dua Atau Tiga Program Prioritas Saja
Politik

Tidak Mau Ada Sistem Ecer Di..

14 April 2021 22:34