Temuan Baru MAKI: Kode 'Bina Lingkungan' Dan Anggota DPR Selain Dari PDIP Ikut Kecipratan Proyek Bansos

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman/Net

Tirai yang sempat menutupi kasus korupsi bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) perlahan tapi pasti mulai terkuak.

Terkini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan temuan baru berupa dugaan keterlibatan anggota DPR dari partai selain PDIP yang juga ikut kecipratan proyek bansos penanganan dampak pandemi Covid-19 ini.

Seperti dijelaskan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, terdapat penunjukan perusahaan penyalur bansos sembako di Kemensos dengan kode "Bina Lingkungan".

"Dengan demikian penunjukan perusahaan diduga tidak berdasar kemampuan, pengalaman, dan kompetensi. Sehingga dalam menyalurkan sembako menimbulkan dugaan mark down (penurunan kualitas dan harga) yang merugikan masyarakat dan negara," ujar Boyamin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu siang (3/2).

Lanjut Boyamin, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan jatah proyek bansos dengan kode "Bina Lingkungan" di antaranya PT SPM yang mendapat 25 ribu paket bansos dengan pelaksana berinisial AHH.

Selanjutnya, PT ARW mendapat 40 ribu paket dengan pelaksana berinisial FH. PT TIRA mendapat 35 ribu paket dengan pelaksana berinisial UAH.

Kemudian, PT TJB sebanyak 25 ribu paket dengan pelaksana berinisial KF.

"Bahwa perusahaan yang mendapat fasilitas 'Bina Lingkungan' selain empat di atas, diduga masih terdapat sekitar 8 perusahaan lain. Artinya ada sekitar 12 perusahaan," ungkap Boyamin.

Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan fasilitas "Bina Lingkungan" diduga berdasarkan rekomendasi dari oknum pejabat eselon I Kemensos dan oknum anggota DPR selain Herman Herry dan Ihsan Yunus dari PDIP.

"Untuk istilah 'Bina Lingkungan' ini terdapat dugaan rekomendasi berasal dari oknum DPR di luar PDIP. Artinya diduga oknum DPR yang memberikan rekomendasi berasal dari beberapa parpol dan bukan hanya satu parpol," terang Boyamin.

Lebih jauh, Boyamin mengungkapkan siapa saja pihak-pihak tersebut. Untuk oknum pemberi rekomendasi "Bina Lingkungan" adalah berinisial PN.

Sedangkan oknum anggota DPR dari partai selain PDIP adalah berinisial ACH.

"Kami akan segera menyampaikan informasi ini kepada KPK dan mengawalnya, termasuk mencadangkan upaya Praperadilan jika tidak didalami oleh KPK," pungkas Boyamin.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Tak Terima Jokowi Dituduh Lemahkan KPK, Ali Ngabalin: Itu Cara-cara Berpikir Otak Sungsang
Politik

Tak Terima Jokowi Dituduh Le..

13 Mei 2021 04:40
Jika PT 0 Persen, Poros Serpong Dan Poros Jakarta Sangat Potensial Dipilih Rakyat
Politik

Jika PT 0 Persen, Poros Serp..

13 Mei 2021 01:57
Apa Yang Buat Rezim Jokowi Manjakan WN China, Tapi Keras Terhadap Rakyatnya?
Politik

Apa Yang Buat Rezim Jokowi M..

13 Mei 2021 01:39
ReJo: Tudingan Feri Amsari Kepada Presiden Jokowi Adalah Fitnah Berbahaya
Politik

ReJo: Tudingan Feri Amsari K..

13 Mei 2021 00:59
Majalengka Satu-satunya Zona Merah Di Pulau Jawa, Bupati: Dasarnya Apa?
Politik

Majalengka Satu-satunya Zona..

13 Mei 2021 00:39
Poros Jakarta Vs Poros Serpong, Siapa Lebih Kuat?
Politik

Poros Jakarta Vs Poros Serpo..

13 Mei 2021 00:19
Sambut Lebaran Dengan Gembira Dan Berbagilah Kebahagiaan
Politik

Sambut Lebaran Dengan Gembir..

12 Mei 2021 23:59
Perayaan Idul Fitri Bersamaan Dengan Kenaikan Isa Almasih, Gus Ami: Mari Kita Rawat Dan Jaga Persatuan Bangsa
Politik

Perayaan Idul Fitri Bersamaa..

12 Mei 2021 23:42