Keyakinan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto atas temuan baru yang disampaikan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam perkara bansos yang menjerat Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial.
Menurut Satyo, MAKI dipastikan sudah memiliki data soal dugaan keterlibatan aktor di Senayan dengan inisial ACH, yang menjadi inisiator kode "Bina Lingkunganâ€.
Kode itu kemudian digunakan 12 perusahaan untuk mendapatkan proyek pengadaan bansos yang diduga disetujui oleh pejabat eselon I di Kementerian Sosial (Kemensos) berinisial PN.
"Saat ini, tentunya KPK sedang melakukan
collecting data dan kroscek dengan para tersangka yang sudah ditahan, tentunya KPK akan menelusuri setiap alokasi kuota berikut aliran uangnya," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).
Sehingga, kata Satyo, pada saatnya semua pihak yang terkait dengan upaya pengaturan kuota bansos dan menikmati manfaat dari proses koruptif akan diperiksa oleh KPK.
"Dan segera akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi bansos tersebut," pungkas Satyo.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: