Desak Pengusutan Dugaan Penyimpangan Di Kemenag, Forsak Jatim Bakal Geruduk Kejaksaan Hingga Istana Negara

“Kami mendesak Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bekerja sesuai tupoksinya dan memberantas banyaknya penyimpangan-penyimpangan di kementeriannya dibanding membuat pernyataan-pernyataan yang bikin gaduh,” terang koordinator Forsak, Tjetjep Muhammad Yasin, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Senin (8/2).

Menurut Gus Yasin, sapaan akrabnya, Forum Santri Anti Korupsi telah membuat kesepakatan pada Minggu (7/2) dalam menyikapi dugaan korupsi di kementerian agama.

“Pertama, kami akan melaporkan dugaan korupsi melalui pemotongan BOS (Bantuan Operasional Siswa) senilai Rp 100 ribu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI,” tegas Gus Yasin.

Kemudian, pihaknya juga menduga telah terjadi dugaan korupsi BOP (Biaya Operaional Pondok Pesantren).

“Terkait dengan dugaan korupsi BOP ini, kami meminta pertanggungjawaban dari Dirjen Pendis dan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama RI ke KPK dan Kejaksaan Agung RI,” ujarnya.

Kasus ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat departemen agama. Mereka juga menemukan penyimpangan-penyimpangan.

Forsak juga mendesak Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dalam Rakerpim Kanwil Kementerian Agama Jatim tahun 2020 dengan Ketua Panitia Amin Mahfudz.

Pun akan mendesak Jaksa Agung menindaklanjuti pungli yang dilakukan petugas haji di Kementrian Agama Jatim tahun 2019.

“Pungli haji ini dialami para jemaah setiap kali mendapat kuota haji. Ada banyak saksi dan testimoni,” jelas pria yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Khitthah Nadliyyah (PPKN) ini.

Hal yang paling penting, kata Gus Yasin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas jangan diam saja melihat terjadinya dugaan penyimpangan di Kementerian Agama.

“Sekarang Menteri Agama hanya membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. Sementara di tubuh kementeriannya terjadi banyak dugaan penyimpangan. Menteri Agama harus fokus bekerja sesuai tupoksi dan membersihkan kementeriannya yang terindikasi korup,” jelasnya.

Karena itu Forsak rencananya akan menggelar aksi di Jakarta terkait hal tersebut.

“Hari Selasa 16 dan hari Rabu 17 Februari 2021 kami akan gelar aksi di Kejaksaan Agung RI. Pada Kamis 18 Februari 2021 di Kementerian Agama. Lalu pada Jumat 19 Februari 2021 di Istana Negara,” demikian Gus Yasin.