Faktanya, dalam kurun hampir 1 tahun ini, pemerintah telah 4 kali mengeluarkan kebijakan dalam mengatasi penularan Covid-19. Mulai dari PSBB, PSBB Terbatas, PPKM, hingga PPKM Skala Mikro.
"Saya lihat masyarakat tidak peduli dengan istilah-istilah itu. Pemahaman masyarakat hanya satu, Covid-19 masih menular dan prokes sebagai upaya agar tidak tertular," ujar Gde Siriana Yusuf kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/2).
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini, masyarakat umum akan kessulitan untuk memahami kebijakan yang bermacam-macam tersebut.
"Jangankan warga biasa, pejabat pemerintah setingkat Lurah, Camat, Sekda barangkali juga tidak tahu perbedaannya. Atau jangan-jangan, si pembuat kebijakannya pun tidak tahu perbedaannya," sindir Gde Siriana.
Terlebih lagi, di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit, masyarakat saat ini lebih fokus bagaimana bisa mendapatkan uang atau melanjutkan usaha lagi.
Lanjut Gde Siriana, kebutuhan hari ini dan esok, juga utang-utang tahun lalu saat pemberlakukan PSBB, masih mendominasi pikiran mayoritas masyarakat. Kebutuhan hidup terus menuntut dipenuhi, dengan atau tanpa bantuan pihak lain.
Hal ini jelas kontras dengan pernyataan pemerintah melalui Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, mengaku bersyukur karena negara sudah berhasil melewati pandemi, yang ingin memberi kesan bahwa semuanya baik-baik saja.
"Ada yang tidak nyambung antara pemerintah dan rakyatnya dalam membaca kondisi objektif. Mengatasi pandeminya tidak berhasil, tetapi membuat banyak kebijakannya yang berhasil," demikian Gde Siriana Yusuf.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Jelang 1 tahun pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah pusat dan daerah terkesan tidak punya satu cara yang efektif dan mumpuni untuk menekan penambahan kasus corona. 
BERITA TERKAIT: