Ciderai Demokrasi, Pemerintah Harus Jelaskan Secara Terbuka Alasan Tolak Revisi UU Pemilu

Pengamat politik Unas, Andi Yusran/Net

Partai Golkar menyusul Partai Nasdem, PDIP, PPP dan PKB yang kemudian tidak ingin meneruskan pembahasan revisi Undang Undang Pemilu.

Alasan mendasarnya adalah Partai Golkar ingin memilih sikap dan pandangan yang sama dengan pemerintah.

Informasinya Presiden Joko Widodo sejak awal tidak ingin dilakukan revisi UU Pemilu.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran menyayangkan sikap berubah haluannya partai-partai tersebut.

Andi Yusran mengatakan, UU Pemilu adalah peraturan perundang-undangan yang sifatnya untuk kepentingan publik.

Kata Andi, seharusnya Joko Widodo sebagai representasi pemerintah dapat menjelaskan secara transparansi apa saja argumentasi yang menjadi landasan tidak ingin ada revisi UU Pemilu.

"Tidak bisa pemerintah tiba-tiba tidak ingin ada revisi (UU Pemilu) kemudian partai-partai ngekor untuk tidak ada perubahan UU. Ini menciderai sistem demokrasi yang kita anut," demikian kata Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/2).

Lebih lanjut Andi menilai, akan menjadi ideal apabila masyarakat umum mendapatkan informasi lengkap terkait dengan dasar sikap pemerintah menolak revisi UU Pemilu.

Andi berpandangan, jika pemerintah tidak melakukan itu, maka sesungguhnya pemerintah dan partai politik di Senayan telah menciptakan kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Kalau hanya tolak revisi tanpa penjelasan itu merusak tatanan demokrasi, apalagi saat pembahasan di Komisi II tidak ada beda pendapat semua sikap ada revisi (UU Pemilu). Ini tiba-tiba berubah haluan tanpa alasan yang kuat," demikian kata Andi Yusran.

Kolom Komentar


Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021

Artikel Lainnya

Jangan Tinggal Diam, Pemerintah RI Diminta Layangkan Protes Atas Rencana Jepang Buang Limbah Nuklir Ke Laut
Politik

Jangan Tinggal Diam, Pemerin..

10 Mei 2021 00:08
Tak Elok Pegawai KPK Yang Tidak Lulus TWK Mempertanyakan Materi Soal
Politik

Tak Elok Pegawai KPK Yang Ti..

09 Mei 2021 23:50
Prediksi Indo Barometer: Perseteruan Bobby Nasution Dan Edy Rahmayadi Bakal Berlanjut Hingga Pilgub Sumut 2024
Politik

Prediksi Indo Barometer: Per..

09 Mei 2021 23:35
Polemik TWK, Anggota Fraksi Golkar Sarankan Remedial Training
Politik

Polemik TWK, Anggota Fraksi ..

09 Mei 2021 22:19
Presiden Dipermalukan Oleh Dapur Komunikasi Pemerintah Yang Sedang Galau
Politik

Presiden Dipermalukan Oleh D..

09 Mei 2021 21:57
Ajakan Beli Bipang Online Bukti Jokowi Mudah Disetir Orang Sekelilingnya
Politik

Ajakan Beli Bipang Online Bu..

09 Mei 2021 21:22
100 Hari Kapolri Jenderal Listyo, Pengamat Intelijen: Perubahan ke Arah Positif Sudah Dimulai
Politik

100 Hari Kapolri Jenderal Li..

09 Mei 2021 20:17
WNA China Berdatangan Saat Larangan Mudik, Garda Bangsa: Memang Tidak Bisa Ditunda?
Politik

WNA China Berdatangan Saat L..

09 Mei 2021 19:58