Gubernur Aceh Diminta Perjuangkan Pilkada Tetap 2022

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah/Net

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, tidak buang badan terkait terkait pelaksanaan Pilkada Aceh 2022. Apalagi isu Pilkada Aceh telah mendapat respons dari Kementerian Dalam Negeri RI.

"Hal tersebut tercermin dari sikapnya yang hampir tak pernah mengeluarkan statement terkait agenda Pilkada," kata Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk Muhammad Yunus, di Banda Aceh, Senin (8/2).

Seharusnya Pemerintah Aceh menyambut respons tersebut. Karena hal ini dibutuhkan Aceh untuk memastikan Pilkada Aceh berjalan sesuai Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Ditambahkan Yunus, Nova harus mengawal dinamika pilkada. Hajatan itu, bukan kepentingan DPR Aceh semata. Tapi merupakan kepentingan seluruh masyarakat Aceh.

Nova, lanjut Yunus, seharusnya berada di garda terdepan untuk mencari solusi agar Pilkada tetap terlaksana. Karena, secara konstitusi, tanggung jawab Pilkada Aceh berada di tangan Pemerintah Aceh. Terutama soal penyediaan dan keabsahan penggunaan anggaran.

"Sementara kami di DPRA hanya menjalankan fungsi pengawasan agar poin-poin UUPA terimplementasi dalam pelaksanaan Pilkada Aceh," jelas Yunus.

Yunus juga mendesak Gubernur Aceh untuk segera duduk bersama dengan DPR Aceh dan KIP Aceh mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi saat ini.

Dia menyarankan agar Nova menggelar rapat koordinasi dengan seluruh bupati dan walikota untuk menyamakan persepsi dan membuat kesepakatan bersama terkait agenda Pilkada.

"Sehingga antara Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota tidak berjalan sendiri-sendiri," tutur Yunus, dikutip Kantor Berita RMOLAceh.

Jika permasalahannya terkait dengan regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat, pihaknya mengajak Pemerintah Aceh untuk bersama-sama menghadap Mendagri dan Komisi II DPR RI untuk berkoordinasi terkait Pilkada Aceh.

"Pak Nova harus hadir dan memimpin sendiri upaya lobi-lobi tersebut. Jangan biarkan isu Pilkada terus menerus sekadar jadi wacana liar di ruang publik. Ini merupakan kewajiban Pemerintah Aceh dan DPRA untuk memperjuangkannya dalam sistem," demikian Yunus.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021
Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021

Artikel Lainnya

Soal Reshuffle, Gerindra Pastikan Tak Mau Intervensi Presiden Jokowi
Politik

Soal Reshuffle, Gerindra Pas..

14 April 2021 17:57
Pengurus PPP Sambangi DPP PKS Saat Ramadhan, Ini Yang Akan Dibahas
Politik

Pengurus PPP Sambangi DPP PK..

14 April 2021 17:56
Vaksinasi Tidak Batalkan Puasa, Warga Yang Sudah Terjadwal Tak Perlu Ragu
Politik

Vaksinasi Tidak Batalkan Pua..

14 April 2021 17:44
Jadi Tokoh Parpol Paling Diinginkan Jadi Presiden 2024, Golkar: Aspirasi Arus Bawah Semakin Meluas
Politik

Jadi Tokoh Parpol Paling Dii..

14 April 2021 17:23
Ketum PAN: Kebijakan Impor Muncul Dari Perilaku Pemburu Rente
Politik

Ketum PAN: Kebijakan Impor M..

14 April 2021 17:20
23 Tahun Reformasi, Zulhas Sedih Lihat Supermarket Penuh Barang Impor
Politik

23 Tahun Reformasi, Zulhas S..

14 April 2021 16:59
Panitia PON Papua Diminta Antisipasi Dua Masalah Non Teknis
Politik

Panitia PON Papua Diminta An..

14 April 2021 16:51
Propam Luncurkan Aplikasi Pelaporan, Pimpinan Komisi III: Lapor, Kalau Ada Polisi Tidak Disiplin
Politik

Propam Luncurkan Aplikasi Pe..

14 April 2021 16:50