Aria Bima: Sebaiknya Revisi UU Pemilu Dilakukan Setelah Ditemukan Kendala Pilkada 2024

Dia mengaku tidak anti terhadap perubahan undang-undang lantaran hal itu kerap terjadi.

“Saya tidak anti mengubah suatu UU. Sudah sering terjadi amandemen UU di DPR. Tapi kita harus lihat proses perubahan itu terhadap satu UU yang sudah dilaksanakan supaya lebih baik,” ucap Aria Bima di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (10/2).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini mengatakan, RUU Pemilu merupakan produk dari DPR dalam rangka menginginkan adanya konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Dampak konsolidasi itu, dijelaskan Aria Bima agar demokrasi semakin cocok dan tepat diterapkan di Indonesia.

Kata Aria Bima, hal itulah yang jadi dasar dalam merespons melanjutkan revisi atau menghentikannya.

“Karena itu kita harus konsekuen, konsisten. Kita jangan melecehkan hasil yang kita buat sendiri. Karena apa? UU ini kita buat, kita paripurnakan, kita serahkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan, itu nanti akan kita evluasi sebagai bentuk perubahan-perubahan yang ada,” ujarnya.

Aria Bima mengatakan, terkait adanya usulan mengamandemenkan UU Pilkada, menurutnya hal itu sangat tidak baik.

“Ini sangat tidak baik dalam proses kita berpolitik. Merek kelembagaan kita akan jatuh. Untuk itu saya sangat berharap UU ini nanti kita ubah kalau Pilkada 2024 mengalami berbagai kendala,” ujarnya.

“Walau mungkin kehendak teman-teman melihat ada kekurangan-kekurangan yang akan terjadi,” tandasnya.