Bantah Klaim Ketua Komisi II, Anwar Hafid: Demokrat Tetap Dukung Revisi UU Pemilu

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Demokrat DPR RI Anwar Hafid/Net

Partai Demokrat tetap pada posisi meneruskan revisi UU Pemilu. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PD Anwar Hafid membantah klaim Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia bahwa semua kapoksi sudah setuju untuk membatalkan rencana pembahasan RUU Pemilu.

"Fraksi Partai Golkar tetap meminta agar revisi UU Pemilu dilanjutkan dan segera dibahas. Ini menyangkut hak masyarakat Indonesia," kata Anwar, Kamis (11/2).

Dia mengakui perdebatan soal revisi UU Pemilu di Parlemen terbilang alot dan rumit. Pendapat pro dan kontra dari semua fraksi tidak bisa dihindari. Namun dia menegaskan, revisi UU Pemilu adalah harapan rakyat dan harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat.

Anwar legislator Sulteng ini menyoroti belum disahkannya Prolegnas 2021 yang telah disepakati pada pengambilan tingkat I di Baleg DPR RI, hingga masa akhir persidangan. Padahal Baleg DPR bersama Menteri Hukum dan HAM serta DPD RI telah menetapkan 33 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2021 termasuk RUU Pemilu, pada 14 Januari lalu.

"Jangan sampai ada kesan yang berkembang di masyarakat bahwa Prolegnas sampai saat ini belum disahkan karena ada 'pesan khusus' dari pemerintah," lanjut Anwar, sambil meminta kepada pimpinan DPR untuk menjelaskan mengapa Prolegnas 2021 sampai saat ini belum disahkan.

Revisi UU Pemilu diperlukan agar Pilkada 2022/2023 bisa diselenggarakan, sehingga mengurangi beban penyelenggaraan Pemilu 2024.

KPU dan elemen-elemen masyarakat sipil khawatir jika pemilu serentak tetap dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu No. 10/ 2016 yang kini berlaku, maka akan jatuh banyak korban jiwa seperti yang terjadi pada Pemilu serentak 2019 yang mengakibatkan hampir 900 petugas pemungutan suara meninggal.

Berdasarkan survei nasional yang dilaksanakan 1-3 Februari, lebih dari 50 persen responden menginginkan pilkada dilaksanakan sesuai dengan akhir masa jabatan kepala daerah.

"Sebanyak 54,8 persen publik memilih pemilihan gubernur, bupati atau walikota dilaksanakan sebelum masa tugas mereka berakhir di tahun 2022," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi (8/2), yang melakukan survei tersebut. Dalam survei tersebut pula, 53,7 persen responden memilih pilkada digelar pada 2023 tanpa ditunda hingga 2024.

Burhanuddin mengungkapkan berdasarkan survei sebagian besar masyarakat ingin pilkada digelar sesuai habisnya masa jabatan kepala daerah karena mereka tidak mau dipimpin penjabat (Pj) yang ditunjuk pemerintah, tidak dipilih melalui proses demokrasi.

Semula revisi UU ini didukung hampir seluruh partai politik, tapi belakangan sebagian besar parpol mengubah sikapnya, dengan alasan ingin berkonsentrasi untuk mengatasi pandemi. Hanya Partai Demokrat dan PKS yang masih bertahan untuk melakukan revisi UU Pemilu.

Kolom Komentar


Video

Gudang Alat Produksi Roti dan 4 Unit Kendaraan Ludes Terbakar

Sabtu, 17 April 2021
Video

Sholat 5 Waktu - Mentari Ramadhan #4

Minggu, 18 April 2021
Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021

Artikel Lainnya

Ahok Belum Berkelas Untuk Jadi Menteri Investasi
Politik

Ahok Belum Berkelas Untuk Ja..

19 April 2021 05:39
Jadi Syarat Naik Haji, Produsen Sinovac Harus Segera Urus EUL Dari WHO
Politik

Jadi Syarat Naik Haji, Produ..

19 April 2021 04:21
Pers Bukan Ancaman Bagi Keluarga Presiden
Politik

Pers Bukan Ancaman Bagi Kelu..

19 April 2021 03:59
Menteri Tjahjo Banyak Pecat ASN Radikal, Fadli Zon: Jangan-jangan Pemerintah Nggak Ngerti Arti Radikalisme
Politik

Menteri Tjahjo Banyak Pecat ..

19 April 2021 03:21
Jangan Terpancing Provokasi Jozeph Zhang, Biarkan Hukum Yang Bicara
Politik

Jangan Terpancing Provokasi ..

19 April 2021 02:55
Walhi Tuding Kerusakan Parah Bencana NTT Karena Peringatan BMKG Hanya Sebatas Normatif
Politik

Walhi Tuding Kerusakan Parah..

19 April 2021 02:42
Berikan Rasa Aman Wisatawan, Menparekraf Dorong Penerapan CHSE Di Situs Wisata Religi
Politik

Berikan Rasa Aman Wisatawan,..

19 April 2021 02:17
Walhi: Apa Yang Terjadi Di NTT Tidak Murni Sebagai Bencana Alam
Politik

Walhi: Apa Yang Terjadi Di N..

19 April 2021 01:23