Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Komisi IX Minta Pemerintah Buka Data Ketersedian Dan Jadwal Vaksin

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Sabtu, 13 Februari 2021, 11:03 WIB
Komisi IX Minta Pemerintah Buka Data Ketersedian Dan Jadwal Vaksin
Vaksin Corona (Covid-19)/Net
rmol news logo Pemerintah diminta untuk bisa memastikan bahwa vaksin yang sudah masuk ke Indonesia baru sekitar 18 juta dosis bisa menjamin ketersediaan vaksin sesuai kebutuhan. Mengingat sampai saat ini jumlah vaksin dengan rincian 3 juta vaksin jadi dan 15 juta seed vaccine yang akan dijadikan vaksin oleh Biofarma.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/2).

"Kita minta pemerintah memberikan informasi yang jelas jadwal kedatangan dari vaksin yang sudah dipesan untuk menjamin ketersediaan," kata Mufida.

Dia juga meminta agar pemerintah bisa lebih mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada kelompok target kedua dan seterusnya yaitu petugas layanan publik dan lansia.

Pasalnya, saat ini setelah hampir satu bulan pelaksanaan vaksinasi saja baru sekitar 1,01 juta tenaga medis yang sudah divaksin dosis pertama atau 70 persen dari target, sedangkan untuk dosis kedua baru 345 ribuan atau baru 23,5 persen dari target.

Melihat realisasi ini, maka pelaksanaan vaksinasi ini harus lebih digesah diantaranya dengan menambah fasilitas dan tenaga vaksinator sehingga jumlah yang divaksin setiap harinya bisa lebih banyak. Apalagi target pemerintah sampai bulan April sudah terlaksana vaksinasi untuk petugas publik (target 17,4 juta) dan lansia (target 21,5 juta).

"Jika tidak dilakukan upaya percepatan, maka target ini tidak akan bisa terealisasi dan akan berdampak pada kemunduran jadwal dan target keseluruhan," tegas Mufida.

Lebih lanjut, dia meminta agar dipastikan bahwa pemerintah harus tetap fokus dan prioritas pada target vaksinasi nasional yang sudah ditentukan.

"Jangan sampai terganggu target vaksinasi nasional," demikian Mufida. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA