Heran Din Syamsuddin Dituding Radikal, Ketum IKAL UIN Jakarta: Setahu Saya Cendekiawan Islam Moderat

Prof Din Syamsuddin/Net

Tuduhan radikal terhadap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin, membuat Ketua Umum IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, TB Ace Hasan Syadzily terheran-heran.

Sebab sepengetahuan TB Ace Hasan, sepak terjang Prof Din Syamsuddin adalah cendekiawan muslim yang getol mengkampanyekan Islam wasathiyah, yakni pemahaman keagamaan Islam yang moderat.

"Sejauh yang saya tahu dari sepak terjang Prof Dien Syamsuddin, beliau yang selama ini cukup dikenal sebagai cendekiawan yang mengkampanyekan Islam wasathiyah, pemahaman keagamaan Islam yang moderat," kata TB Ace Hasan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (13/2).

Menurut Ace Hasan, dalam berbagai forum dialog agama, baik dalam negeri maupun forum Internasional, Din Syamsuddin aktif mengkampanyekan Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang memiliki wajah Islam yang toleran dan moderat.

"Jika ada yang menuding beliau itu radikal, saya heran. Dimana letak pemikiran beliau yang dinilai radikal," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI fraksi Golkar ini mengakui, dirinya adalah salah satu pendukung Presiden Jokowi dan kerap berbeda pandangan politik dengan Din Syamsuddin.

Meski demikian, Ace menyatakan tidak sepatutnya ada pihak yang menuding mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu radikal.

"Namun, perbedaan pandangan politik bukan berarti menuding yang berbeda pendapat dengan tudingan seperti radikal," tutupnya.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin sebelumnya dilaporkan oleh tim Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institute Teknologi Bandung (GAR-ITB) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas tuduhan radikal.

Diketahui, Din Syamsuddin merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Agama (Kemenag) dan menjadi dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Nurhasni membenarkan adanya laporan dari GAR-ITB tersebut.

KASN menerima laporan berkaitan dengan kode etik ini sebanyak dua kali, yakni November 2022 dan akhir Januari 2021 lalu.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Walau Sulit Diwujudkan, Indonesia Harus Dorong DK PBB Tempatkan Pasukan Perdamaian Di Palestina
Politik

Walau Sulit Diwujudkan, Indo..

15 Mei 2021 16:54
Pertemuan LaNyalla-OSO Membahas Seputar Konstitusi, Wacana Amandemen Kelima Jadi Fokus Pembicaraan
Politik

Pertemuan LaNyalla-OSO Memba..

15 Mei 2021 16:40
Saran Andi Arief Ke Anies Baswedan: Fokus Penanganan Covid, Jangan Ikuti Ajakan Buka Wisata Dan Mall
Politik

Saran Andi Arief Ke Anies Ba..

15 Mei 2021 16:22
Sentil Bamsoet, GAMKI: Konflik Papua Harus Diselesaikan Dengan Pendekatan Kemanusiaan
Politik

Sentil Bamsoet, GAMKI: Konfl..

15 Mei 2021 16:20
Antisipasi Arus Balik Pemudik Ke Jakarta, 21 Lokasi Tes Covid-19 Disiapkan
Politik

Antisipasi Arus Balik Pemudi..

15 Mei 2021 16:06
Adhie Massardi: Pegawai KPK Bukan Tidak Lulus, Tapi Ada Rekayasa Pertanyaan Dalam TWK
Politik

Adhie Massardi: Pegawai KPK ..

15 Mei 2021 15:58
Duet Anies-Ganjar Untuk Pilpres 2024 Bisa Jadi Sebatas Wacana, Begini Kalkulasi Politiknya
Politik

Duet Anies-Ganjar Untuk Pilp..

15 Mei 2021 15:48
Ganjar Dituding Pencitraan Karena PDIP Punya Jagoan Lain Di Pilpres 2024
Politik

Ganjar Dituding Pencitraan K..

15 Mei 2021 15:35