Pemerintah Minta Dikritik, Biar Konkret Revisi Dulu Dong UU ITE

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Tingginya polarisasi masyarakat akibat perbedaan pilihan politik pasca Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 membuat angka pemidanaan terhadap para pengkritik dalam menyampaikan pendapat meningkat tajam. Sepanjang 2017-2020, mereka dijerat dengan UU 11/2008 tentang ITE.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto berpandangan, keinginan Presiden untuk meminta masyarakat aktif untuk mengkritik kebijakan jadi seperti absurd dan ambigu. Sebab, di sisi lainnya masyarakat menjadi ketakutan dalam melakukan kritik baik secara langsung maupun melalui media sosial lantaran kerap disasar buzzer dan dilaporkan ke Polisi dengan jerat UU ITE.

"Pemerintah mestinya memiliki inisiatif untuk merevisi UU ITE," kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/2).

Tidak cukup mervisi UU ITE, Satyo berharap Presiden juga memulai untuk merubah kultur Kepolisian dalam fungsi pengayoman tertib sipil. Sebab selama ini, kata Satyo, pemerintah cenderung diam melihat pemidanaan sehingga muncul dugaan kuat bahwasanya pemerintah seolah merestui aparat Kepolisian menangkapi para aktivis yang melakukan kritik kepada kebijakan pemerintah.

"Selain itu, untuk tanda keseriusan Presiden menerima kritik perlu diuji dengan mulai memberikan Abolisi, Grasi, Amnesti dan Rehabilitasi terhadap semua orang yang sedang menghadapi persidangan, penahanan dan yang terlanjur menjadi terdakwa yang dijerat oleh UU ITE akibat mengkritik kebijakan pemerintah," tandas Satyo.

Mantan Sekjen jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) ini kemudian menyoroti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akhir-akhir ini mengkritik pemerintah khususnya wacana pemerintah membuka ruang bagi pengkritik. Menurut Satyo, sikap Jusuf Kalla ini ibarat pahlawan kesiangan, sebab sejak menjabat sebagai Wapres sudah banyak aktivis yang dipidana akibat melakukan kritik terhadap pemerintah.

"Mengapa baru berkomentar sekarang pak? Sebab dimasa beliau menjabat Wapres pun sudah banyak pengkritik yang menjadi korban penerapan UU ITE ini," demikian Satyo Purwanto.
EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Qodari: Pencabutan Lampiran Miras Bukti Presiden Jokowi Demokratis
Politik

Qodari: Pencabutan Lampiran ..

03 Maret 2021 00:49
Ali Fikri: KPK Bukan BUMN Yang Memberi Pemasukan Kas Negara
Politik

Ali Fikri: KPK Bukan BUMN Ya..

03 Maret 2021 00:33
Ingatkan Jokowi, Said Aqil: Kebijakan Investasi Harus Berlandas Kemaslahatan Bersama
Politik

Ingatkan Jokowi, Said Aqil: ..

02 Maret 2021 23:52
Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Prof Abdul Mu'ti: Pemerintah Harus Lebih Sensitif Masalah Akhlak
Politik

Jokowi Cabut Perpres Investa..

02 Maret 2021 22:57
Yusril Ihza Mahendra: Jokowi Harus Terbitkan Perpres Baru Pengganti 10/2021
Politik

Yusril Ihza Mahendra: Jokowi..

02 Maret 2021 21:48
Yakin Tanpa Ada Perpecahan, ARB Dukung Mubes Kosgoro 1957 Di Cirebon
Politik

Yakin Tanpa Ada Perpecahan, ..

02 Maret 2021 21:43
Ketika Teka-teki Status SBY Sebagai Pendiri Demokrat Diungkap Di Obrolan Kantin Biru
Politik

Ketika Teka-teki Status SBY ..

02 Maret 2021 21:24
Apresiasi Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Hergun: Ingat, UU Ciptaker Mengusung Semangat Ketuhanan
Politik

Apresiasi Jokowi Cabut Lampi..

02 Maret 2021 21:01