Soal Pilkada 2022, Senator Aceh: KPU Jangan Kangkangi UUPA

Anggota DPD RI asal Aceh, Fadhil Rahmi/RMOLAceh

Polemik pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 masih terus bergulir panas. Di satu sisi masyarakat Aceh ingin Pilkada tetap digelar sesuai jadwal semula. Di sisi lain, pemerintah pusat bersikeras seluruh Pilkada pada 2022 dan 2023 digeser secara serentak ke 2024.

Dalam penilaian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fadhil Rahmi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengangkangi Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, jika memaksa Komisi Independen Pemilihan Aceh tidak melanjutkan tahapan Pilkada 2022.

Fadhil mengatakan, Aceh memiliki kekhususan sendiri dalam mengatur wilayah. Aturan itu merupakan buah dari kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki.

"KPU (harus) berada pada porsinya. Tapi sesungguhnya yang dilakukan tersebut sudah mengangkangi apa yang kita yakini dan hirarki hukum lebih tinggi, UUPA Nomor 11 Tahun 2006," kata Fadhil Rahmi kepada Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu (13/2).

Fadhil juga menyadari kalau KPU sudah menjalankan sesuai hukum yang ada di pusat. Karena KIP Aceh berada di bawah KPU. Namun, Aceh memiliki keistimewaan untuk hal itu.

UUPA pada pasal 65 menyebutkan Aceh setiap lima tahun sekali agar dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sehingga DPD akan mendorong pelaksanaan Pilkada 2022. Hal itu, dengan melibatkan setiap elemen di Aceh untuk meyakinkan pemerintah pusat.

Fadhil menegaskan prinsip DPD dari daerah untuk Indonesia. Yaitu mengedepankan pemenuhan daerah. Fadhil hakul yakin semua anggota DPD akan memperjuangkan kekhususan daerah.

"Tak hanya Aceh, kekhususan daerah Papua dan daerah istimewa lainnya juga menjadi perhatian kami," tegas Fadhil.

Namun Fadhil menampik kemungkinan upaya pelemahan terhadap UUPA dalam tolak tarik pelaksanaan Pilkada. Polemik yang muncul selama ini, lanjut Fadhil, hanya karena banyak pihak yang belum memahami UUPA.

"Kita harus mengambil porsi lebih untuk memperkenalkan, mengsosialasikan semua stakholder di tingkat pusat," kata Fadhil.

Sekali lagi, Fadhil menegaskan, Aceh beda dengan daerah lain. Daerah lain tidak mudah menerima perbedaan tersebut. Maka perlu upaya dari internal DPD untuk meyakinkan Pemerintah Indonesia terkait kekhususan Aceh.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Menguat, Permintaan Dari Akar Rumput Agar Yenny Wahid Jadi Ketum PKB Gantikan Cak Imin
Politik

Menguat, Permintaan Dari Aka..

23 April 2021 05:20
Doa 1/3 Malam Untuk KRI Nanggala 402
Politik

Doa 1/3 Malam Untuk KRI Nang..

23 April 2021 04:21
Kucuran Rp 134 T Tak Cukup Pulihkan Ekonomi, Gde Siriana: Minimal Rakyat Dikasih Rp 300 T
Politik

Kucuran Rp 134 T Tak Cukup P..

23 April 2021 03:44
Dukung Paul Zhang Diadili, GAMKI: Pelaku Lain Juga Harus Ditindak
Politik

Dukung Paul Zhang Diadili, G..

23 April 2021 02:53
Targetkan 11 Kursi DPR Di 2024, Nasdem Jabar Gandeng Tokoh Hingga Selebgram
Politik

Targetkan 11 Kursi DPR Di 20..

23 April 2021 02:37
Kirab Obor Paskah, Anies: Jakarta Adalah Tempat Bertemunya Keberagaman
Politik

Kirab Obor Paskah, Anies: Ja..

23 April 2021 01:20
130 Juta Masyarakat Sulit Akses Perbankan, Ketua DPD RI: BI Harus Segera Buat Terobosan
Politik

130 Juta Masyarakat Sulit Ak..

23 April 2021 00:40
DPR Ungkap Nilai Kebudayaan Bisa Jadi 'Jamu' Efek Buruk Era Digital
Politik

DPR Ungkap Nilai Kebudayaan ..

23 April 2021 00:23