Pengkritik Khawatirkan Buzzer, Jokowi Jangan Tutup Mata Atas Kebebasan Sipil Terkebiri

Ahmad Khoirul Umam/RMOL

Pemerintah disarankan tidak  menutup mata pada realitas kemunduran demokrasi dan kebebasan sipil yang terjadi saat ini.

Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina A. Khoirul Umam mengatakan pemerintah terkesan aneh karena menyatakan butuh kritik, tapi di sisi lain sebagian besar para pengkritik merasa takut dengan serangan para buzzer yang ditengarai terafiliasi pendukung rezim.

"Aneh kalau pemerintah merasa butuh kritik, sedangkan para pengkritiknya ketakutan karena praktik kriminalisasi dan harus menghadapi serangan buzzer yang membab buta. Tidak baik menutup mata pada realitas demokrasi seperti ini," kata Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (14/2).
 
Umam mengatakan, dengan berpura-pura tidak tahu pada realitas kemunduran demokrasi itu, maka pemerintah sama saja dengan bersikap diam atau mendiamkan praktik pengkebirian kebebasan sipil itu terjadi di depan mata.

Padahal, kata alumni School of Political Science & International Studies University of Queensland, Australia itu, kebebasan sipil merupakan fondasi dari kuatnya pengawasan publik dalam sebuah proses politik dan pemerintahan.

Pendapat Umam, kKalau kritisisme masyarakat dikebiri, maka imbasnya proses pengawasan publik akan lemah.

"Implikasinya, selain indeks demokrasi turun, praktik korupsi juga semakin meraja lela. Para koruptor merasa bebas melakukan apa saja, karena seolah terlindungi", katanya.

Analisa Umam bukan tanpa data, ia kemudian menunjukkan data terjunnya indeks persepsi korupsi Indonesia yang dirilis Transparency International pada kahir Januari 2021 lalu.      

Umam menyarankan pada pemerintahan Joko Widodo agar segera sadar dan secepatnya melakukan mitigasi yang serius dengan mencegah praktik-praktik politisasi penegakan hukum dan mobilisasi buzzer yang justru hanya menciptakan kerusakan tatanan demokrasi yang selama ini diperjuangankan bersama.

"Berpura-pura tidak tahu hanya menghasilkan pembusukan demokrasi. Pemerintah harus lebih tegas. Tertibkan elemen-elemen itu agar demokrasi tidak berjalan timpang," ujar Umam.

Saat menyampaikan sambutan pada Hari Pers Nasional, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kritik masyarakat kepada pemerintah sangat diperlukan.

Sementara itu, banyak anggota masyarakat dan para aktivis dari kalangan masyarakat sipil (civil society) merasa kebebasan sipil semakin terkebiri karena sikap represif melalui kriminalisasi dan serangan buzzer yang nampak membabi buta.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Qodari: Pencabutan Lampiran Miras Bukti Presiden Jokowi Demokratis
Politik

Qodari: Pencabutan Lampiran ..

03 Maret 2021 00:49
Ali Fikri: KPK Bukan BUMN Yang Memberi Pemasukan Kas Negara
Politik

Ali Fikri: KPK Bukan BUMN Ya..

03 Maret 2021 00:33
Ingatkan Jokowi, Said Aqil: Kebijakan Investasi Harus Berlandas Kemaslahatan Bersama
Politik

Ingatkan Jokowi, Said Aqil: ..

02 Maret 2021 23:52
Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Prof Abdul Mu'ti: Pemerintah Harus Lebih Sensitif Masalah Akhlak
Politik

Jokowi Cabut Perpres Investa..

02 Maret 2021 22:57
Yusril Ihza Mahendra: Jokowi Harus Terbitkan Perpres Baru Pengganti 10/2021
Politik

Yusril Ihza Mahendra: Jokowi..

02 Maret 2021 21:48
Yakin Tanpa Ada Perpecahan, ARB Dukung Mubes Kosgoro 1957 Di Cirebon
Politik

Yakin Tanpa Ada Perpecahan, ..

02 Maret 2021 21:43
Ketika Teka-teki Status SBY Sebagai Pendiri Demokrat Diungkap Di Obrolan Kantin Biru
Politik

Ketika Teka-teki Status SBY ..

02 Maret 2021 21:24
Apresiasi Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Hergun: Ingat, UU Ciptaker Mengusung Semangat Ketuhanan
Politik

Apresiasi Jokowi Cabut Lampi..

02 Maret 2021 21:01