Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani meminta agar pemerintah lebih mengedepankan sosialisasi dibanding ancaman kepada masyarakat.
"Seharusnya memang tidak perlu ada ancaman atau pemaksaan buat vaksin karena itu hak asasi," ungkap Rany saat berbincang dengan
Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (14/2).
Dalam Perpres tersebut, setidaknya ada ancaman sanksi administratif bahwa bila masyarakat menolak ikut vaksinasi, maka pemberian abntuan sosial (bansos) akan dihentikan.
Di sisi lain, Rany mencermati bahwa adanya penolakan vaksin terjadi karena masih minimnya pengetahuan di masyarakat. Hal inilah yang harus disikapi pemerintah, alih-alih memberi sanksi.
"Seharusnya diimbangi juga dengan adanya sosialisasi maupun penyuluhan yang menjelaskan tentang perlunya kita mensukseskan pemberian vaksin ini," tandas Rany.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: