DPR Gerutu Bansos Dihentikan Bagi Yang Menolak Divaksin, Istana: Tetap Kerelaan Rakyat Diutamakan Daripada Sanksi

Ilustrasi vaksinasi/Net

Sanksi penghentian pemberian Jaminan Sosial dan atau Bantuan Sosial kepada orang-orang yang menolak divaksin Covid-19 tidak disepakati DPR.

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyampaikan ketidaksepakatannya atas sanksi tersebut.

Sebab, berdasarkan laporan singkat rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, BPJS Kesehatan, memutuskan untuk tidak memakai pendekatan sanksi untuk yang menolak divaksin.

"Pada poin 1 ayat g secara eksplisit tertulis; 'Tidak mengedepankan ketentuan dan/atau peraturan denda dan/atau pidana untuk menerima vaksin Covid-19'," ujar Felly dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (15/2).

Sikap DPR ini langsung dijawab oleh Jurubicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman. Dia mengatakan, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengejar target vaksinasi Covid-19 ini.

"Presiden Jokowi selalu menekankan pendekatan humanis dialogis dan persuasif dalam menangani pandemi covid 19, termasuk vaksinasi di Indonesia," ujar Fadjroel saat dikonfirmasi wartawan, Senin (15/2).

Di dalam Peraturan Presiden (Perpres) 14/2021 yag memuat pemberian sanksi itu, Fadjroel menilai itu sebagai sesuatu yang positif.

Namun menurutnya, pemerintah tetap mengharapkan masyarakat untuk bisa ikut mensukseskan program vaksinasi ini tanpa harus dikenai sanksi penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial.

"Gotong-royong dan kesukarelaan 181,5 juta rakyat Indonesia yang akan divaksinasi lebih diutamakan daripada sanksi administrasi dan sanksi pidana yang secara positif ada di dalam Perpres nomor 14 tahun 2021 maupun undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular," katanya.

"Bukti sangat nyata karena sudah 1000.000 orang lebih tenaga kesehatan dari satu setengah juta tenaga kesehatan di Indonesia yang bersedia divaksinasi secara sukarela," demikian Fadjroel Rachman.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Sholat 5 Waktu - Mentari Ramadhan #4

Minggu, 18 April 2021
Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021
Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021

Artikel Lainnya

Didambakan Tapi Sulit Jadi Kenyataan, Koalisi Poros Islam Bisa Saja Usung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Politik

Didambakan Tapi Sulit Jadi K..

19 April 2021 11:59
Siang Ini, Anies Akan Sampaikan LKPJ 2020 Di Rapat Paripurna DPRD DKI
Politik

Siang Ini, Anies Akan Sampai..

19 April 2021 11:48
Rizal Ramli: Marhaenisme Jadi Ideologi Keberpihakan Bung Karno Ke Petani Gurem, Kok Tega-teganya PDIP Dukung Impor Pangan?
Politik

Rizal Ramli: Marhaenisme Jad..

19 April 2021 11:44
Pemindahan Aset BUMN Ke LPI Diduga Bertentangan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Politik

Pemindahan Aset BUMN Ke LPI ..

19 April 2021 11:43
Nabil Haroen: Kalau Larangan Mudik Mengambang Tidak Akan Efektif
Politik

Nabil Haroen: Kalau Larangan..

19 April 2021 11:13
Soal Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Gus Yasin: Akibat Penafsiran Toleransi Yang Kebablasan
Politik

Soal Penistaan Agama Jozeph ..

19 April 2021 11:10
Tokoh Muda NU Ini Ikut Dipanggil Ke Istana, Terkait Reshufle?
Politik

Tokoh Muda NU Ini Ikut Dipan..

19 April 2021 10:48
Dikabarkan Ada Di Jerman, PPP Desak Kemlu-Kemenkumham Cabut Paspor Joseph Paul Zhang
Politik

Dikabarkan Ada Di Jerman, PP..

19 April 2021 10:38