Sengketa Pilkada Kalsel Lanjut Ke Pembuktian, Denny Indrayana: Ancaman Petahana Didiskualifikasi Makin Nyata

Calon Gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana/Net

Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilkada Kalimantan Selatan (Kalsel) di Mahkamah Konstitusi (MK) dipastikan berlanjut.

Perkara yang diajukan pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat diputusakan lanjut ke sidang pembuktian lantaran telah selesai mengikuti sidang panel MK dan dinyatakan hakim tidak ada putusan sela.

“Tidak ada putusan sela, maka otomatis perkara akan berlanjut ke acara pembuktian,” ujar Denny Indrayana dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/2).

Profesor Hukum dari Universitas Gadjah Mada ini mengaku sudah optimis dengan gugatannya. Sebab, dalil-dalil yang disajikan di dalam permohonan sangat kuat dan layak diperiksa oleh MK.

Disamping itu, pihaknya juga sudah memprediksi dalil-dalil yang dikemukakan termohon, baik KPUD Kalsel, Bawaslu, dan Paslon Sahbirin Noor-Muhiddin tidak bisa membatalkan dugaan kecurangan yang dimohonkan ke MK.

Karena di dalam sidang panel yang lalu, Denny tidak melihat argumentasi para pihak terkait cukup kuat membantah adanya pelanggaran administrasi yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, yang mengatur larangan bagi petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang waktu enam bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, yaitu sejak 23 Maret 2020 sampai penetapan calon terpilih.

"Faktanya, Petahana justru membagikan ratusan ribu paket sembako Covid-19 dan tandon cuci tangan Covid-19 dengan ditempeli foto, nama, dan jargon kampanye dirinya," beber Denny.

"Begitu juga dengan penggunaan tagline kampanye ‘Bergerak’ yang juga digunakan dalam berbagai program dan fasilitas dinas,” sambungnya.

Namun, pakar hukum tata negara ini menyayangkan sikap kuasa hukum Paslon Sahbirin-Muhiddin yang justru meminta MK tidak memeriksa dalil-dalil tersebut dengan alasan bukan kewenangan MK.

Terlebih, kuasa hukum Sahbirin-Muhiddin di dalam persidangan melontarkan komentar yang bersifat argumentum ad hominem, yakni menyerang pribadi Denny Indrayana

Denny menyebutkan, argumentum ad hominem yang disampaikan kuasa hukum petahana adalah berupa anggapan bahwa Denny Indrayana mencari-cari kesalahan, ambisi berkuasa, tidak terima kekalahan, hingga mengadu domba MK dan Bawaslu.

“Ini kan semacam gambaran, mereka sadar kalau MK memeriksa dalil tersebut, maka ancaman diskualifikasi terhadap Sahbirin-Muhiddin sangat nyata," tegas Denny.

"Ini bukan upaya mencari-cari kesalahan, namun ikhtiar untuk menegakkan kepastian hukum yang dijamin dalam Konstitusi," pungkasnya.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Menguat, Permintaan Dari Akar Rumput Agar Yenny Wahid Jadi Ketum PKB Gantikan Cak Imin
Politik

Menguat, Permintaan Dari Aka..

23 April 2021 05:20
Doa 1/3 Malam Untuk KRI Nanggala 402
Politik

Doa 1/3 Malam Untuk KRI Nang..

23 April 2021 04:21
Kucuran Rp 134 T Tak Cukup Pulihkan Ekonomi, Gde Siriana: Minimal Rakyat Dikasih Rp 300 T
Politik

Kucuran Rp 134 T Tak Cukup P..

23 April 2021 03:44
Dukung Paul Zhang Diadili, GAMKI: Pelaku Lain Juga Harus Ditindak
Politik

Dukung Paul Zhang Diadili, G..

23 April 2021 02:53
Targetkan 11 Kursi DPR Di 2024, Nasdem Jabar Gandeng Tokoh Hingga Selebgram
Politik

Targetkan 11 Kursi DPR Di 20..

23 April 2021 02:37
Kirab Obor Paskah, Anies: Jakarta Adalah Tempat Bertemunya Keberagaman
Politik

Kirab Obor Paskah, Anies: Ja..

23 April 2021 01:20
130 Juta Masyarakat Sulit Akses Perbankan, Ketua DPD RI: BI Harus Segera Buat Terobosan
Politik

130 Juta Masyarakat Sulit Ak..

23 April 2021 00:40
DPR Ungkap Nilai Kebudayaan Bisa Jadi 'Jamu' Efek Buruk Era Digital
Politik

DPR Ungkap Nilai Kebudayaan ..

23 April 2021 00:23