Beathor Suryadi Bandingkan Pemahaman Demokrasi Moeldoko Dengan Ali Ngabalin

Staf Kantor Staf Presiden (KSP) Bambang Beathor Suryadi/Net

Presiden Joko Widodo didesak untuk melakukan langkah nyata dalam mewujukan niat baiknya merevisi UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Caranya, dimulai dari lingkar istana. Dalam hal ini, pejabat yang dekat dengan presiden harus mencabut setiap laporan yang dilakukan dengan menggunakan pasal karet yang ada di UU ITE.

Begitu jelas mantan Staf Kantor Staf Presiden (KSP) Bambang Beathor Suryadi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/2).

Secara spesifik, Beathor Suryadi menyoroti laporan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin terhadap dirinya ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.

Di mana dalam laporan bernomor  LP/7209/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 3 Desember 2020 itu, Ngabalin menggunakan Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU ITE.

“Bukti omongan Jokowi, hapus pasal karet harus dibuktikan dari Istana. Ngabalin harus cabut LP Polda Metro atas kritikan Beathor Suryadi,” ujar mantan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) itu.

Dalam kasus ini, Beathor mengaku hanya mengkritik aksi penyidik KPK yang membebaskan Ngabalin saat terjadi operasi tangkap tangan di Bandara Soekarno-Hatta. Di mana saat OTT tersebut Ali Ngabalin sedang bersama dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang kini menjadi tersangka kasus ekspor benur.

Lebih lanjut, dia membandingkan sikap Ngabalin dengan Kepala KSP Moeldoko yang lebih santun. Menurutnya, Moeldoko lebih paham demokrasi ketimbang Ngabalin.

Moeldoko, sambungnya, menanggapi tudingan kudeta Partai Demokrat dengan santai dan bukan melapor ke polisi.

“Moeldoko pejabat istana yang santun dan paham demokrasi. Fitnah keji kudeta itu dijawabnya dengan konpers dan ngopi-ngopi. Bukan melapor ke Polda atas isu kudeta tersebut,” urainya.

Sementara Ngabalin, kata Beathor, sebagai bawahan Moeldoko tidak mencerminkan sikap serupa. Ngabalin justru melaporkan dirinya saat ada kritik soal OTT KPK.

“Staf KSP melapor ke Polda Jaya atas kritikan Beathor Suryadi terhadap sikap Novel Baswedan yang membebaskan Ngabalin saat OTT,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Sholat 5 Waktu - Mentari Ramadhan #4

Minggu, 18 April 2021
Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021
Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021

Artikel Lainnya

Didambakan Tapi Sulit Jadi Kenyataan, Koalisi Poros Islam Bisa Saja Usung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Politik

Didambakan Tapi Sulit Jadi K..

19 April 2021 11:59
Siang Ini, Anies Akan Sampaikan LKPJ 2020 Di Rapat Paripurna DPRD DKI
Politik

Siang Ini, Anies Akan Sampai..

19 April 2021 11:48
Rizal Ramli: Marhaenisme Jadi Ideologi Keberpihakan Bung Karno Ke Petani Gurem, Kok Tega-teganya PDIP Dukung Impor Pangan?
Politik

Rizal Ramli: Marhaenisme Jad..

19 April 2021 11:44
Pemindahan Aset BUMN Ke LPI Diduga Bertentangan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Politik

Pemindahan Aset BUMN Ke LPI ..

19 April 2021 11:43
Nabil Haroen: Kalau Larangan Mudik Mengambang Tidak Akan Efektif
Politik

Nabil Haroen: Kalau Larangan..

19 April 2021 11:13
Soal Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Gus Yasin: Akibat Penafsiran Toleransi Yang Kebablasan
Politik

Soal Penistaan Agama Jozeph ..

19 April 2021 11:10
Tokoh Muda NU Ini Ikut Dipanggil Ke Istana, Terkait Reshufle?
Politik

Tokoh Muda NU Ini Ikut Dipan..

19 April 2021 10:48
Dikabarkan Ada Di Jerman, PPP Desak Kemlu-Kemenkumham Cabut Paspor Joseph Paul Zhang
Politik

Dikabarkan Ada Di Jerman, PP..

19 April 2021 10:38