Jika Tak Mampu Penuhi Syarat, Bonus Demografi Tak Akan Jadi Peluang Dongkrak Ekonomi Nasional

Satu di antaranya adalah adanya tenaga kerja yang besar dan berkualitas.

Begitu disampaikan Gurubesar Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad), Ganjar Kurnia, seperti dikutip Kantor Berita RMOLJabar dari laman resmi Unpad, Selasa (16/2).

"Suplai tenaga kerja yang besar dan berkualitas akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ganjar.

Sayangnya, kualitas SDM kelompok usia kerja Indonesia dalam menghadapi bonus demografi masih jauh dari harapan. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, persentase jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) adalah sebesar 194 juta atau 69,2% dari penduduk Indonesia.

Akan tetapi, jumlah penduduk usia kerja tersebut ternyata belum seluruhnya mendapatkan pekerjaan.

Ketua Senat Akademik Unpad ini memaparkan, dari 131 juta penduduk produktif yang masuk ke dalam kelompok angkatan kerja, ada 7 juta penduduk yang menganggur. Selain itu, sekira 65% pekerja berada di sektor informal.

Sektor ini, menurut Ganjar, sangat rentan terhadap ketidakpastian pendapatan dan jaminan sosial.

Pandemi Covid-19 turut berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Data Badan Pusat Statistik pada November 2020 memaparkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk kelompok laki-laki serta TPT perkotaan pada Agustus 2020 mengalami peningkatan. Rerata TPT pada 2020 mengalami peningkatan sebesar 7.07%.

"Jangankan mendapat pekerjaan baru, orang-orang yang selama ini sudah bekerja juga banyak yang menganggur,” tuturnya.

Lebih lanjut Rektor ke-10 Unpad ini memaparkan, dari sisi pendidikan, rata-rata lama sekolah di Indonesia hanya 8,34 tahun. Ini berarti, target harapan lama sekolah sebesar 12,95 tahun tidak tercapai.

Persentase tingkat lulusan perguruan tinggi pun masih berkisar di angka 9,49%. Angka yang sedikit tersebut masih belum terserap seluruhnya di sektor kerja.

Hal ini dibuktikan dengan data TPT menurut pendidikan pada 2019, TPT pendidikan tinggi sebesar 6,24%. Sementara TPT pendidikan paling tinggi berasal dari lulusan SMK, yaitu 8,63%.

Karena itu, bonus demografi jangan dipandang sebagai insentif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada beragam masalah yang masih perlu dibenahi.

“Jangan mengira ini adalah ‘bonus’. Orang-orang tidak tahu bahwa kondisi nyatanya seperti apa?” pungkasnya.