Gini Ratio Tinggi, Politisi PDIP: Evaluasi Konsep Neoliberalisme Ke Berdikari

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto/Net

Konsep kebijakan ekonomi yang selama ini diterapkan pemerintah harus segera dievaluasi.

Hal itu penting mengingat dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini, ketimpangan pengeluaran penduduk atau gini ratio naik. Pada September 2020 sebesar 0,385 atau naik 0,005 poin dibandingkan September 2019 yang mencapai 0,380.

"Mesti ditinjau ulang konsep ekonomi kita. Gini ratio selebar itu saya kira enggak bisa dianggap remeh. Sebab akan ada efek sosial yang cukup serius nantinya jika tidak segera ditangani," kata anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/2).

Darmadi menyarankan, program-program kebijakan ekonomi yang sudah dijalankan para menterinya harus dievaluasi secara detail. Sebab bila dilihat secara kasat mata, kebijakan Presiden Jokowi sudah cukup bagus seperti stimulus ekonomi berupa bantuan langsung dan lainnya.

Selain itu, politisi PDIP ini juga menilai konsep ekonomi pasar yang selama ini dijalankan terbukti tidak maksimal, terutama dalam menurunkan tingkat ketimpangan atau gini ratio.

"Yang ada banyak kelemahan di sana, buktinya gini ratio kita melebar. Basis ekonomi kita harus lebih dibangun dengan konsep gotong royong yang berpijak pada kepentingan rakyat dan negara, bukan pada pemusatan kekuatan modal pada sekelompok pengusaha di berbagai industri," tegasnya.

Ekonomi pasar, kata dia, tidak tepat dipraktikkan karena tidak efektif menurunkan kesenjangan dan ketimpangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana cita-cita bangsa.

"Jauh-jauh hari Thomas Piketty penulis buku Capital asal Prancis sudah mewanti-wanti bahwa sistem ekonomi berbasis pasar bebas atau berpaham neoliberalisme hanya akan memperlebar jarak antara si kaya dengan si miskin dan hanya menciptakan inequality," papar Darmadi.

"Mulai tinggalkan paham paham neoliberalisme dan lakukan perubahan gaya kebijakan ekonomi. Kembali ke konsep ekonomi yang dicita-citakan para pendiri bangsa seperti Bung Karno yang menginginkan ekonomi Berdikari seperti amanat Tap MPR XVI/Tahun 1998," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021
Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021

Artikel Lainnya

Soal Reshuffle, Gerindra Pastikan Tak Mau Intervensi Presiden Jokowi
Politik

Soal Reshuffle, Gerindra Pas..

14 April 2021 17:57
Pengurus PPP Sambangi DPP PKS Saat Ramadhan, Ini Yang Akan Dibahas
Politik

Pengurus PPP Sambangi DPP PK..

14 April 2021 17:56
Vaksinasi Tidak Batalkan Puasa, Warga Yang Sudah Terjadwal Tak Perlu Ragu
Politik

Vaksinasi Tidak Batalkan Pua..

14 April 2021 17:44
Jadi Tokoh Parpol Paling Diinginkan Jadi Presiden 2024, Golkar: Aspirasi Arus Bawah Semakin Meluas
Politik

Jadi Tokoh Parpol Paling Dii..

14 April 2021 17:23
Ketum PAN: Kebijakan Impor Muncul Dari Perilaku Pemburu Rente
Politik

Ketum PAN: Kebijakan Impor M..

14 April 2021 17:20
23 Tahun Reformasi, Zulhas Sedih Lihat Supermarket Penuh Barang Impor
Politik

23 Tahun Reformasi, Zulhas S..

14 April 2021 16:59
Panitia PON Papua Diminta Antisipasi Dua Masalah Non Teknis
Politik

Panitia PON Papua Diminta An..

14 April 2021 16:51
Propam Luncurkan Aplikasi Pelaporan, Pimpinan Komisi III: Lapor, Kalau Ada Polisi Tidak Disiplin
Politik

Propam Luncurkan Aplikasi Pe..

14 April 2021 16:50