Angka Kemiskinan Di Aceh Melonjak, Nasrul Zaman Minta Sekda Bertanggung Jawab

Rumah milik Islamiah, warga miskin di Aceh Utara/RMOLAceh

Angka kemiskinan di Aceh yang mengalami pelonjakan hingga menjadi daerah termiskin di Sumatera membuat prihatin banyak pihak di provinsi paling barat Indonesi itu.

Menurut pemerhati Kebijakan Publik, Nasrul Zaman, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh masih menjadi instrumen penting dalam menggerakkan roda perekonomian Aceh. Sayangnya, anggaran itu masih tidak digunakan secara optimal oleh Pemerintah Aceh.

“Bayangkan saja, tahun lalu SiLPA Aceh mencapai lebih dari dua triliun (rupiah),” kata Nasrul kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (16/2).

Akibatn pengelolaan anggaran yang buruk, kata Nasrul, berdampak pada peningkatan jumlah orang miskin di Aceh.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terjadi kenaikan angka kemiskinan di Aceh sebesar 15,43 persen dan menetapkan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera pada September 2020.

Nasrul mengatakan, secara umum angka kemiskinan di seluruh provinsi di Sumatera meningkat tajam. Namun “keberhasilan” Aceh menyalip Bengkulu sebagai daerah termiskin di Sumatera menjadi sebuah “prestasi” penting.

Nasrul pun mempertanyakan peran Tim Anggaran Pemerintah Aceh. Dia menilai tim ini tidak bekerja dengan tepat dalam mengelola anggaran yang tersedia.

Sejak awal, jelas Nasrul, dirinya sudah memperingatkan Pemerintah Aceh tentang buruknya pola penanganan Covid-19 dan antisipasi dampaknya.   

Dalam tiga aksi besar penanganan Covid-19 yaitu soal layanan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi mikro, semuanya tidak mampu dilakukan secara paralel dan sinergis oleh Pemerintah Aceh.

Misalnya, hasil recofusing yang tergolong besar, mencapai Rp 1,7 triliun. Namun, dana besar itu tak mampu digunakan secara tepat dalam tiga aksi besar penanganan Covid-19 pada 2020. Hal ini menyebabkan SiLPA Aceh 2020 mencapai Rp 2 triliun lebih.
 
Dan ini sangat berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di Aceh.
Peningkatan angka kemiskinan Aceh sepenuhnya terjadi akibat kesalahan manajemen kepemimpinan dalam mengelola anggaran daerah. Pemerintah tidak mampu mendorong kesejahteraan rakyat.

“Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPA adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hal ini. Saran saya, beliau harus lebih fokus dalam memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan berdampak secara luas kepada masyarakat Aceh ketimbang mengurusi isi kantor orang lain,” pungksa Nasrul.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021
Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021

Artikel Lainnya

Soal Reshuffle, Gerindra Pastikan Tak Mau Intervensi Presiden Jokowi
Politik

Soal Reshuffle, Gerindra Pas..

14 April 2021 17:57
Pengurus PPP Sambangi DPP PKS Saat Ramadhan, Ini Yang Akan Dibahas
Politik

Pengurus PPP Sambangi DPP PK..

14 April 2021 17:56
Vaksinasi Tidak Batalkan Puasa, Warga Yang Sudah Terjadwal Tak Perlu Ragu
Politik

Vaksinasi Tidak Batalkan Pua..

14 April 2021 17:44
Jadi Tokoh Parpol Paling Diinginkan Jadi Presiden 2024, Golkar: Aspirasi Arus Bawah Semakin Meluas
Politik

Jadi Tokoh Parpol Paling Dii..

14 April 2021 17:23
Ketum PAN: Kebijakan Impor Muncul Dari Perilaku Pemburu Rente
Politik

Ketum PAN: Kebijakan Impor M..

14 April 2021 17:20
23 Tahun Reformasi, Zulhas Sedih Lihat Supermarket Penuh Barang Impor
Politik

23 Tahun Reformasi, Zulhas S..

14 April 2021 16:59
Panitia PON Papua Diminta Antisipasi Dua Masalah Non Teknis
Politik

Panitia PON Papua Diminta An..

14 April 2021 16:51
Propam Luncurkan Aplikasi Pelaporan, Pimpinan Komisi III: Lapor, Kalau Ada Polisi Tidak Disiplin
Politik

Propam Luncurkan Aplikasi Pe..

14 April 2021 16:50