Imam Shamsi Ali: Jangan Atas Nama Etika Kebebasan Seseorang Diredam!

Imam Besar Masjid Islamic Center New York Amerika Serikat (AS), Imam Shamsi Ali/Repro

Pemerintah sejatinya memiliki tanggungjawab untuk meredam gerakan-gerakan yang menimbulkan kekisruhan. Seperti halnya tudingan radikal dari Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB kepada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin.

Demikian disampaikan Imam Besar Masjid Islamic Center New York Amerika Serikat (AS), Imam Shamsi Ali saat menjadi narasumber dalam serial diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Beda Kritis dan Radikalis" pada Selasa (16/2).

"Kita sekarang menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah perlu fokus, masyarakat perlu fokus. Konsekuensi pandemi ini luar biasa. Kemudian ditimbulkan isu-isu seperti ini (radikalisme). Ini kan menimbulkan kekisruhan, keresahan," kata Imam Shamsi Ali.

Pada tingkatan tertentu, kata Imam Shamsi Ali, dampak dari tudingan tidak berdasar GAR Alumni ITB kepada Din Syamsuddin itu akan menimbulkan kemarahan-kemarahan publik.

Dijelaskan Imam, kegaduhan tentang radikalis dikhawatirkan akan menambah lagi krisis-krisis selanjutnya selain ekonomi.

"Maka saya kira tanggungjawab pemerintah untuk meredam hal-hal seperti ini agar tidak berkembang. Jangan sampai terjadi lagi seperti ini di masa yang akan datang," tegasnya.

Atas dasar itu, Imam Shamsi Ali menilai kritikan kepada penguasa adalah bagian yang esensi mendasar daripada kehidupan demokrasi kita. Walaupun dengan catatan bagi bangsa Indonesia tetap mengedepankan etika dan sopan santun.

"Tapi jangan atas nama etika kemudian diredam kebebasan orang berekspresi. Karena itu berarti meredam perjalanan demokrasi, boleh jadi itu sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi itu sendiri," tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Walau Sulit Diwujudkan, Indonesia Harus Dorong DK PBB Tempatkan Pasukan Perdamaian Di Palestina
Politik

Walau Sulit Diwujudkan, Indo..

15 Mei 2021 16:54
Pertemuan LaNyalla-OSO Membahas Seputar Konstitusi, Wacana Amandemen Kelima Jadi Fokus Pembicaraan
Politik

Pertemuan LaNyalla-OSO Memba..

15 Mei 2021 16:40
Saran Andi Arief Ke Anies Baswedan: Fokus Penanganan Covid, Jangan Ikuti Ajakan Buka Wisata Dan Mall
Politik

Saran Andi Arief Ke Anies Ba..

15 Mei 2021 16:22
Sentil Bamsoet, GAMKI: Konflik Papua Harus Diselesaikan Dengan Pendekatan Kemanusiaan
Politik

Sentil Bamsoet, GAMKI: Konfl..

15 Mei 2021 16:20
Antisipasi Arus Balik Pemudik Ke Jakarta, 21 Lokasi Tes Covid-19 Disiapkan
Politik

Antisipasi Arus Balik Pemudi..

15 Mei 2021 16:06
Adhie Massardi: Pegawai KPK Bukan Tidak Lulus, Tapi Ada Rekayasa Pertanyaan Dalam TWK
Politik

Adhie Massardi: Pegawai KPK ..

15 Mei 2021 15:58
Duet Anies-Ganjar Untuk Pilpres 2024 Bisa Jadi Sebatas Wacana, Begini Kalkulasi Politiknya
Politik

Duet Anies-Ganjar Untuk Pilp..

15 Mei 2021 15:48
Ganjar Dituding Pencitraan Karena PDIP Punya Jagoan Lain Di Pilpres 2024
Politik

Ganjar Dituding Pencitraan K..

15 Mei 2021 15:35