Imam Shamsi Ali: Pemerintah Harus Objektif Sikapi Tuduhan Radikal Pada Din Syamsuddin

Imam Shamsi Ali saat menjadi narasumber di acara Obrolan Bareng Bang Ruslan/Repro

Pemerintah diharapkan bersikap tegas dan objektif terkait tudingan radikal dari Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB kepada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin.

Jika pemerintah tidak bersikap objektif maka dikhawatirkan bisa memicu reaksi masyarakat dan bisa terjadi kekisruhan yang tidak perlu.

Demikian disampaikan Imam Besar Masjid Islamic Center New York Amerika Serikat (AS), Imam Shamsi Ali saat menjadi narasumber dalam serial diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Beda Kritis dan Radikalis" pada Selasa (16/2).

"Pemerintah harus bersikap balance imbang, kemudian objektif dengan hal-hal yang tumbuh di masyarakat. Karena kalau demikian tentu akan terjadi kekisruhan," ujar Imam Shamsi Ali.

Menurut dia, tuduhan radikal kepada mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB itu sungguh tidak berdasar.

Apalagi, hanya karena Prof Din Syamsuddin berbeda pandangan dengan Pemerintah lalu dituduh radikal dan dianggap sebagai sebuah ancaman.

"Jangan kemudian mendefinisikan isu-isu itu berdasarkan rasa dan kepentingan masing-masing," tegasnya.

Lebih jauh daripada itu, tudingan tidak berdasar GAR Alumni ITB kepada Din Syamsuddin itu akan menimbulkan kemarahan-kemarahan publik. Sehingga dikhawatirkan akan menambah lagi masalah baru.

"Nanti masing-masing tentu akan melaporkan orang dan tentu kita tidak inginkan," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49