Utang Era Jokowi Tembus Rp 6.074 Triliun, Indef: Pemerintah Bilang Baik-baik Saja Saat Jurang Di Depan Mata

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara/Net

RMOL. Total jumlah utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo per Desember 2020 yang tembus Rp 6.074,56 triliun dinilai sudah gawat.

Pasalnya, tidak hanya rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengkhawatirkan tetapi juga dari aspek kemampuan bayar.

Begitu disampaikan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Rabu (17/2).

"Utang sudah sangat mengkhawatirkan. Indikatornya tidak hanya rasio utang terhadap PDB tapi juga dari kemampuan bayar," ujar Bhima Yudhistira.

Bhima menguraikan, Debt Service Ratio (DSR) tier I Indonesia bahkan terus naik melebihi 25 persen. Padahal, negara seperti Filipina cuma 9,7 persen, Thailand 8 persen dan Meksiko 12,3 persen.

Dengan melihat perbandingan DSR itu, kata Bhima, maka bisa dikatakan utang sudah menjadi beban dan kemampuan bayar berkurang.

"Ini bisa dikatakan lampu kuning sudah hampir lampu merah," tegasnya.

Namun demikian, yang menjadi permasalahan paling mendasar pemerintah adalah selalu bilang utang untuk pemulihan ekonomi, tetapi porsi belanja birokrasinya tidak pernah ditekan.

Belanja pegawai dan belanja barang masih bengkak. Belum lagi tidak ada upaya serius untuk menurunkan beban bunga utang.

"Akibatnya utang terus meningkat sementara belanja disektor produktifnya kalah dengan belanja birokrasi maka kasian pemerintahan ke depan karena harus cari penerimaan lebih besar dan terbitkan utang baru," sesalnya.

Menurut Bhima, utang yang terus bertambah namun produktivitas menurun itu sama saja dengan memberikan beban kepada generasi masa depan, gen milenial dan gen Z.

"Lalu pemerintah mau berharap terus kepada BI dengan skema burden sharing? Sampai kapan BI kuat beli SBN di pasar perdana?" cetusnya.

"Akan ada implikasi ke inflasi dan mengganggu neraca bank sentral. Ini tidak ada jalan keluarnya, pemerintah menganggap utang baik-baik saja, padahal jurang di depan mata," demikian Bhima Yudhistira.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya merilis total utang pemerintah di era Presiden Jokowi per Desember 2020 yakni sebesar Rp 6.074,56 triliun.

Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 38,68 persen. Utang tersebut berasal dari utang domestik ditambah utang luar negeri.

Secara tahunan rasio utang pemerintah tersebut meningkat dari level 29 persen terhadap PDB pada Desember 2019 yang lalu.

Kolom Komentar


Video

Gudang Alat Produksi Roti dan 4 Unit Kendaraan Ludes Terbakar

Sabtu, 17 April 2021
Video

Sholat 5 Waktu - Mentari Ramadhan #4

Minggu, 18 April 2021
Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021

Artikel Lainnya

Ahok Belum Berkelas Untuk Jadi Menteri Investasi
Politik

Ahok Belum Berkelas Untuk Ja..

19 April 2021 05:39
Jadi Syarat Naik Haji, Produsen Sinovac Harus Segera Urus EUL Dari WHO
Politik

Jadi Syarat Naik Haji, Produ..

19 April 2021 04:21
Pers Bukan Ancaman Bagi Keluarga Presiden
Politik

Pers Bukan Ancaman Bagi Kelu..

19 April 2021 03:59
Menteri Tjahjo Banyak Pecat ASN Radikal, Fadli Zon: Jangan-jangan Pemerintah Nggak Ngerti Arti Radikalisme
Politik

Menteri Tjahjo Banyak Pecat ..

19 April 2021 03:21
Jangan Terpancing Provokasi Jozeph Zhang, Biarkan Hukum Yang Bicara
Politik

Jangan Terpancing Provokasi ..

19 April 2021 02:55
Walhi Tuding Kerusakan Parah Bencana NTT Karena Peringatan BMKG Hanya Sebatas Normatif
Politik

Walhi Tuding Kerusakan Parah..

19 April 2021 02:42
Berikan Rasa Aman Wisatawan, Menparekraf Dorong Penerapan CHSE Di Situs Wisata Religi
Politik

Berikan Rasa Aman Wisatawan,..

19 April 2021 02:17
Walhi: Apa Yang Terjadi Di NTT Tidak Murni Sebagai Bencana Alam
Politik

Walhi: Apa Yang Terjadi Di N..

19 April 2021 01:23