Soal Pernyataan Wamenkumham, PPP: Pemerintah Itu Pelayan Publik Bukan Pengamat!

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi/Net

Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharief Hiarej, saat menyampaikan opininya dalam sebuah webinar dianggap offside alias tidak pada tempatnya. Saat itu Wamenkumham mengatakan dua mantan menteri Jokowi bisa dihukum mati lantaran melakukan korupsi di tengah pandemi.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi, baik pemerintah maupun publik tidak boleh mendahului atau mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan terhadap Juliari Batubara dan Edhy Prabowo.

“Ya kita kan tidak (boleh) mendahului proses hukum. Itu kan penuntutan ada di JPU KPK, silakan saja sesuai dengan ketentuan bukum yang berlaku,” ucap Awiek, sapaan karibnya, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/2).

“Dan juga nanti menjadi kekuasaan kehakiman, tidak bisa kita intervensi proses hukum yang ada,” imbuhnya.

Awiek pun mengingatkan Edward Hiarej untuk tidak sembrono memberikan pernyataan yang berujung polemik di tengah masyarakat. Terlebih dirinya merupakan pejabat tinggi negara.

“Sebaiknya para pejabat negara fokus pada tupoksinya masing-masing, tidak perlu beropini. Karena pemerintah itu sifatnya pelayan publik beda dengan pengamat. Kalau pengamat silakan boleh beropini,” tegasnya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini juga meminta seluruh masyarakat khususnya JPU KPK tidak terpengaruh dengan banyaknya opini liar tentang proses hukum kedua koruptor itu.

“Sekali lagi kita tidak boleh mendahului proses hukum yang sedang berjalan, serahkan saja pada mekanisme hukum yang berlaku,” demikian Awiek.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

LaNyalla Berharap DPD Bersama Mahasiswa Dan Pemuda Sinergi Kawal Pembangunan Daerah
Politik

LaNyalla Berharap DPD Bersam..

23 April 2021 11:51
Hampir Kebobolan, Pimpinan Senator Minta Karantina 135 WNA India Diperpanjang Jadi 14 Hari
Politik

Hampir Kebobolan, Pimpinan S..

23 April 2021 11:47
Banyak Milenial Direkrut Teroris, GMNI: Program Deradikalisasi Hanya Berorientasi Proyek
Politik

Banyak Milenial Direkrut Ter..

23 April 2021 11:47
Azis Syamsuddin Diduga Fasilitasi Pertemuan Walikota Tanjung Balai Dan Penyidik KPK, Hensat: Nama Baik Parlemen Jadi Jelek
Politik

Azis Syamsuddin Diduga Fasil..

23 April 2021 11:20
Tidak Beretika Dan Permalukan DPR, Azis Syamsuddin Harus Diperoses MKD Dan Penegak Hukum
Politik

Tidak Beretika Dan Permaluka..

23 April 2021 10:33
Soal Wacana MLB, Elite PKB Lampung Masih Adem Ayem
Politik

Soal Wacana MLB, Elite PKB L..

23 April 2021 09:59
Puji Kerja Keras KPK, IPW: Mampukah Firli Seret Azis Ke Pengadilan Tipikor?
Politik

Puji Kerja Keras KPK, IPW: M..

23 April 2021 09:51
Periksa LKPJ Gubernur Aceh, Pansus DPRA Punya Waktu 30 Hari
Politik

Periksa LKPJ Gubernur Aceh, ..

23 April 2021 09:02