Dalam sidang pengucapan putusan yang berlangsung sejak tanggal 15 Februari hingga 17 Februari kemarin, tercatat 100 perkara sengketa kandas alias tidak bisa masuk ke sidang pembuktian.
Rinciannya, pada tanggal 15 Februari MK memutus 23 permohonan tidak dapat diterima, enam permohonan ditarik kembali, dua permohonan gugur dan dua permohonan bukan wewenang MK mengadili.
Kemudian tanggal 16 Februari, jumlah permohonan yang tidak dapat diterima MK naik angkanya menjadi 53 permohonan. sementara untuk permohonan yang ditarik kembali, permohonan gugur dan bukan wewenang MK masih sama jumlahnya.
Pada sidang putusan terakhir, yakni pada tanggal 17 Februari, MK memutus 37 permohonan tidak dapat diterima. Sehingga jika ditotal dnegan hari sebelumnya menjadi 90 permohonan tidak dapat diterima.
Sedangkan, untuk jumlah permohonan yang ditarik kembali masih sama jumlahnya, yaitu enam permohonan. Begitupun dengan jumlah permohonan yang gugur dan bukan masuk wewenang MK, jumlahnya masing-masing dua permohonan.
Sementara itu, hasil rekapitulasi
Kantor Berita Politik RMOL di laman website
mkri.id, ada 32 permohonan yang diputuskan berlanjut ke sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, yang dimulai pada 22 Februari hingga 4 Maret 2021.
Berikut ini adalah daftar permohonan perkara sengketa Pilkada Serentak 2020 yang lanjut ke tahap pembuktian:
1. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Belu Tahun 2020 dengan nomor perkara: 18/PHP.BUP-XIX/2021
2. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan nomor perkara: 124/PHP.GUB-XIX/2021
3. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sumba Barat Tahun 2020 dengan nomor perkara: 19/PHP.BUP-XIX/2021
4. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kotabaru Tahun 2020 dengan nomor perkara: 43/PHP.BUP-XIX/2021
5. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dengan nomor perkara: 130/PHP.GUB-XIX/2021
6. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Malaka Tahun 2020 dengan nomor perkara: 24/PHP.BUP-XIX/2021
7. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 dengan nomor perkara: 12/PHP.BUP-XIX/2021
8. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bandung Tahun 2020 dengan nomor perkara: 46/PHP.BUP-XIX/2021
9. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 dengan nomor perkara: 110/PHP.BUP-XIX/2021
10. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dengan nomor perkara: 39/PHP.BUP-XIX/2021
11. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan nomor perkara: 132/PHP.BUP-XIX/2021
12. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 dengan nomor perkara: 100/PHP.BUP-XIX/2021
13. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Morowali Utara Tahun 2020 dengan nomor perkara: 104/PHP.BUP-XIX/2021
14. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dengan nomor perkara: 86/PHP.BUP-XIX/2021
15. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Solok Tahun 2020 dengan nomor perkara: 77/PHP.BUP-XIX/2021
16. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan nomor perkara: 101/PHP.BUP-XIX/2021
17. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020 dengan nomor perkara: 84/PHP.BUP-XIX/2021
18. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 dengan nomor perkara: 32/PHP.BUP-XIX/2021
19. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 dengan nomor perkara: 93/PHP.BUP-XIX/2021
20. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nias Selatan Tahun 2020 dengan nomor perkara: 59/PHP.BUP-XIX/2021
21. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan nomor perkara: 97/PHP.BUP-XIX/2021
22. Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan nomor perkara: 21/PHP.KOT-XIX/2021
23. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dengan nomor perkara: 57/PHP.BUP-XIX/2021
24. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dengan nomor perkara: 58/PHP.BUP-XIX/2021
25. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Karimun Tahun 2020 dengan nomor perkara: 68/PHP.BUP-XIX/2021
26. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 dengan nomor perkara: 37/PHP.BUP-XIX/2021
27. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 dengan nomor perkara: 34/PHP.BUP-XIX/2021
28. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 dengan nomor perkara: 16/PHP.BUP-XIX/2021
29. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 dengan nomor perkara: 28/PHP.BUP-XIX/2021
30. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dengan nomor perkara: 70/PHP.BUP-XIX/2021
31. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dengan nomor perkara: 51/PHP.BUP-XIX/2021
32. Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Ternate Tahun 2020 dengan nomor perkara: 55/PHP.KOT-XIX/2021.
Sebanyak 132 permohonan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilkada Serentak 2020, yang diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK), telah diputus hakim konstitusi. 
BERITA TERKAIT: