Max Sopacua Undur Diri Sebagai Dewan Pertimbangan Partai Emas

Melalui sepucuk surat permohonan mengundurkan diri yang diterima redaksi, Sabtu (20/2), eks politisi Partai Demokrat itu menyampaikan alasanya untuk mundur dari partai yang dipimpin oleh Hasnaeni atau yang dikenal “Wanita Emas”.

“Setelah tiga bulan sayan ikut perjalanan Partai Emas di bawah kepemimpinan ibu Ketum dan sebagai orang yang ditugaskan di bidang pembinaan saya merasa ada hal-hal yang tidak mampu saya lakukan dalam sistem kepemimpinan ibu Ketum,” kata Surat permohonan Max itu.

Adapun surat ini dibuat Max tiga hari yang lalu tanggal 17 Februari 2021. Max juga menyatakan permohonan maaf kepada seluruh pengurus dari tingkat DPD hingga DPC, yang telah ia bakar semangatnya dan terpaksa meninggalkanya. Semoga, Max berharap Partai Emas mampu bertarung di Pemilu 2024 yang akan datang dan mencapai apa yang diharapkan.

“Semoga ada figur lain yang dapat menggantikan posisi saya dan bisa membawa Partai Emas sesuai harapan semua orang,” pungkas Max sekaligus menekankan ia berhenti dari jabatan sejak surat ini keluar.

Partai Emas, sebelumnya resmi didirikan melalui musyawarah yang digelar di Kemang Timur, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu 11 Juli 2020 yang lalu.

Ada sebanyak 50 orang yang mendirikan Partai Emas. Mereka diwakili tim perumus, yang antara lain Hasnaeni, Fachruddin, AR Adji Hoesodo, Ihsan Prima Negara, Ruly Yudhistira, Erawaty, Buchari Muslim, Devi Fatwanti dan Tengku Marina.

Partai ini diketuai oleh Hasnaeni. Dalam kesempatan itu, turut ditetapkan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Emas. Juga pembentukan tim sukses partai.

Melalui Partai Emas, Hasnaeni berjanji akan menyejahterakan rakyat Indonesia. Sebagai langkah awal, ia akan menyejahterakan para anggota partainya terlebih dahulu.

Ada tujuh keuntungan jika masyarakat bergabung ke partai dengan Sekretaris Jenderal AR Adji Hoesodo itu. Pertama jaminan masa depan, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan, jaminan memiliki lapangan pekerjaan dan terjamin hari tuanya. Lalu jaminan rumah tinggal, dan jaminan santunan kematian.