Pindah Ibu Kota Tidak Sesuai Dengan Omongan Jokowi ‘Atasi Banjir Lebih Mudah Jika Jadi Presiden’

Presiden Jokowi/Net

Joko Widodo pernah berucap, jika mengatasi macet dan banjir di ibu kota Jakarta akan lebih mudah jika menjadi Presiden. Ucapan itu terlontar saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta--sebagaimana diberitakan media pada 24 Maret 2014.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy mengemukakan, bahwa sebetulnya menurut dia pemerintah kolonial Belanda telah menyiapkan road map pengendalian banjir di Jakarta. Misalnya membangun bendungan dan situ atau danau kecil. Road map ini yang seharusnya di revitalisasi yang tujuannya adalah mengendalikan aliran air di hulu.

“Justru konsep ini yang tidak dimiliki Jokowi disaat menjabat Gubernur DKI, Jokowi hanya memaksimalkan dan menormalisasi aliran irigasi atau sungai yang ada dan sudah overload karena banyak faktor,” kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/2).

Satyo Purwanto berpendapat, Joko Widodo sebetulnnya orang yang telah diberi dua kesempatan untuk membuktikan mengatasi banjir dan macet. Karena sudah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia.

Namun, mantan Sekjen ProDEM ini menganggap, kewenangan lebih Jokowi yang saat menjadi Presiden sebagai representasi pemerintah pusat tidak memiliki prioritas pengendalian banjir di DKI Jakarta dan justru mengambil opsi lain yaitu dengan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur,

“Opsi (pindah Ibu Kota) tersebut tentunya tidak sesuai dengan ide Jokowi yang katanya akan lebih mudah mengatasi banjir bila terpilih jadi Presiden RI,” kata Satyo menekankan.

Presiden Jokowi telah memastikan ibu kota baru akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam penjelasannya, Jokowi mengatakan setidaknya ada lima alasan. Dimana salah satunya pertimbangan mengapa ibu kota harus pindah ke Kaltim, yakni di sana minim dari resiko bencana alam.

Satyo menambahkan, landscape DKI Jakarta memang akan banyak bersinggungan dengan otoritas pemerintah pusat. Misalnya saja terkait pengelolaan sungai-sungai besar yang bersinggungan atau melintas di Ibu Kota seperti Ciliwung, Cisadane, Citarum dan belasan anak sungai lainnya.

Dengan begitu, menurut Satyo, pengendalian banjir di DKI Jakarta tidak cukup hanya menormalisasi mengingat Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai-sungai sudah berubah sedemikian rupa, ditambah rumitnya pengadaan lahan,

“Paling mungkin adalah mengkombinasikan normalisasi dan naturalisasi,” demikian Satyo.
EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Curhat-curhatan Jelang Muscab PKB Jember, 14 PAC Munculkan 2 Nama Calon Ketua DPC
Politik

Curhat-curhatan Jelang Musca..

07 Maret 2021 04:52
Pembegalan Kepemimpinan Demokrat Jadi Sejarah Kelam Demokrasi Indonesia
Politik

Pembegalan Kepemimpinan Demo..

07 Maret 2021 04:35
Pengajuan Sayuti Sebagai Calon Wagub Aceh Oleh PNA Tak Pengaruhi Putusan PDIP
Politik

Pengajuan Sayuti Sebagai Cal..

07 Maret 2021 04:11
Antisipasi Ancaman PAW Dari KLB Ilegal, DPD Demokrat Banten Siapkan Strategi Pencegatan
Politik

Antisipasi Ancaman PAW Dari ..

07 Maret 2021 03:36
Calon Ketum HMI Mengerucut Jadi 26 Nama, Ini Daftar Lengkapnya
Politik

Calon Ketum HMI Mengerucut J..

07 Maret 2021 02:33
Menimba Ilmu Dari Senior, Walikota Surabaya: Saya Ngangsu Kaweruh
Politik

Menimba Ilmu Dari Senior, Wa..

07 Maret 2021 02:04
Daripada Berebut Jadi Nakhoda, Kader PKB Disarankan Jadi ABK Saja
Politik

Daripada Berebut Jadi Nakhod..

07 Maret 2021 01:48
Ketum Golkar Berharap Implementasi UU Cipta Kerja Dipercepat
Politik

Ketum Golkar Berharap Implem..

07 Maret 2021 01:27