Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Tingkat Kepuasan Publik: Joko Widodo 65,4 Persen, Maruf Amin 50,8 Persen

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-satryo-1'>AHMAD SATRYO</a>
LAPORAN: AHMAD SATRYO
  • Senin, 22 Februari 2021, 11:38 WIB
Tingkat Kepuasan Publik: Joko Widodo 65,4 Persen, Maruf Amin 50,8 Persen
Kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo/Rep
rmol news logo Menjelang 1,5 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden cukup baik, yaitu 65,4 persen. Sementara yang tidak puas mencapai 29,1 persen.

Demikian rilis survei terbaru Parameter Politik Indonesia, Senin (22/2). Survei dilakukan pada 3-8 Februari 2021.

Survei Parameter Politik Indonesia dilakukan dengan wawancara telepon terhadap 1.200 responden, dengan menggunakan metode simple random sampling. Adapun margin of error survei sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara itu, kepuasan terhadap kinerja Wapres Maruf Amin cenderung lebih rendah dengan angka kepuasan mencapai 50,8 persen. Sementara yang tidak puasan mencapai 43,8 persen.

Salah satu faktor yang membuat tingkat kepuasan terhadap kinerja Wapres menurun adalah minimnya respon Wapres terhadap beberapa isu yang belakangan cukup krusial terutama yang berkaitan dengan Islam politik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, bidang pembangunan infrastruktur (68,7 persen) menjadi aspek paling mendominasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Penyaluran bantuan sosial Covid-19 juga sudah dirasakan oleh mayoritas masyarakat sehingga mampu menjadi parameter tertinggi kedua dalam penilaian keberhasilan kinerja pemerintah (66,9 persen).

Selanjutnya, layanan kesehatan (65,1 persen), pendidikan (63,1 persen), penanganan Covid-19 (60,4 persen), stabilitas politik (54,0 persen), pemberantasan korupsi (53,1 persen), dan ekonomi (53,1 persen).

"Sementara tingkat kepuasan kinerja di bidang penegakan hukum menjadi yang paling rendah (49,7persen)," ujar Adi Prayitno, Senin (22/2).

Rendahnya kepuasan di bidang penegakan hukum diakibatkan oleh persepsi penegakan hukum yang dirasa belum berkeadilan bagi segolongan masyarakat. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA