Lewat Kepmenko Polhukam, Pemerintah Resmi Bentuk Tim Kajian UU ITE

Gambar tangkap layar Keputusan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kepmenko Polhukam) 22/2021 tentang Pembentukan Tim Kajian Undang-undang tentang Informasi dan Transaski Elektronik (UU ITE)/Repro

Pemerintah resmi membentuk Tim Kajian Undang-undang tentang Informasi dan Transaski Elektronik (UU ITE) lewat Keputusan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kepmenko Polhukam).

Beleid tersebut tercatat dengan nomor 22/2021 yang ditandangani Menko Polhukam, Mahfud MD pada Senin ini (22/2).

Di dalamnya, terdapat susunan Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana Tim Kajian UU ITE serta tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Terkait tugas Pengarah, beleid ini memberikan tangung jawab berupa tugas pengarahan dan rekomendasi melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kementerian/lembaga dalam rangka menyelesaikan kajian implementasi peraturan perundang-undangan ITE.

Sementara, tugas dari Tim Pelaksana Kajian UU ITE dibagi ke dalam tiga unsur struktural. Di mana yang pertama untuk Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana yang harus mengkoordinasikan pengumpulan informasi dari aparat penegak hukum dan atau masyarakat terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan ITE.

Selain itu, Ketua dan Sekretaris juga harus mengkoordinasikan penyusunan kajian hukum, pengkajian atas substansi, rekomendasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ITE agar tidak multitafsir.

"Melaporkan pelaksanaan penyusunan kajian hukum peraturan perundang-undangan bidang informasi dan transaksi elektronik secara periodik kepada pengarah," bunyi poin ketiga nomor 1 huruf (e) Keputusan ini.

Kemudian unsur kedua adalah Sub Tim I atau yang disebut sebagai Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE, yang bertugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu di dalam UU ITE yang sering dianggap multitafsir.

Sementara untuk unsur yang ketiga adalah Sub Tim II atau yang disebut sebagai Tim Telaah Substansi UU ITE, dengan tugas melakukan telaah atas beberapa pasal di dalam UU ITE yang dianggap multitafsir, guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan revisi.

"Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pelaksana dapat dibantu oleh akademisi, praktisi, tenaga ahli, korban atau pelaku tindak pidana UU ITE, aktivis dan kelompok media sebagai narasumber untuk mendapatkan berbagai masukan," demikian bunyi poin keempat beleid ini.

Beleid ini juga menyatakan, Tim Kajian UU ITE sudah mulai bertugas sejak hari ini.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021
Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021

Artikel Lainnya

Dukungan Masyarakat Terhadap PDIP Masih Moncer Di Survei LPPM, Demokrat Beda 0,1 Persen Dari Gerindra
Politik

Dukungan Masyarakat Terhadap..

15 April 2021 00:03
Iriana Jokowi Capres Terkuat Kedua Dari Kalangan Perempuan, Kangkangi Risma Hingga Khofifah
Politik

Iriana Jokowi Capres Terkuat..

14 April 2021 23:31
Zainuddin Maliki: Sudah Tepat Gabungkan Ristek Dengan Dikbud
Politik

Zainuddin Maliki: Sudah Tepa..

14 April 2021 23:16
Laporkan Habib Rizieq Soal Covid, Bima Arya Tepis Karena Politik
Politik

Laporkan Habib Rizieq Soal C..

14 April 2021 23:06
Temuan Survei LPPM: 79,2 Persen Publlik Menilai Arah Negara Sesuai Konstitusi
Politik

Temuan Survei LPPM: 79,2 Per..

14 April 2021 23:00
Dua Menteri Nasdem Dianggap Layak Dicopot, Ahmad Ali Pasrahkan Kepada Jokowi
Politik

Dua Menteri Nasdem Dianggap ..

14 April 2021 22:51
Making Indonesia 4.0 Perlu Disokong SDM Yang Unggul
Politik

Making Indonesia 4.0 Perlu D..

14 April 2021 22:43
Tidak Mau Ada Sistem Ecer Di Pengelolaan APBD, Jokowi Ke Kepala Daerah Yang Baru: Buat Dua Atau Tiga Program Prioritas Saja
Politik

Tidak Mau Ada Sistem Ecer Di..

14 April 2021 22:34