Indeks Demokrasi Turun, Pangi Syarwi: Semoga Presiden Tidak Basa-basi Ingin Revisi UU ITE

Presiden Joko Widodo/Repro

Tututan masyarakat agar pemerintah dan DPR merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) semakin menguat, khususnya setelah Indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 tercatat turun, berdasarkan versi The Economist Intelligence Unit (EIU).

Dalam laporannya, EIU mencatat skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme; 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah; 6,11 untuk partipasi politik; 4,38 untuk budaya politik; dan 5,59 untuk skor kebebasan sipil.

Secara umum, skor demokrasi Indonesia turun dari 6.48 menjadi 6.3 pada tahun 2020 kemarin. Dari skor itu, demokrasi RI bertengger diperingkat ke-64 dengan angka yang terendah selama 14 tahun belakangan.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menjadi salah satu yang menyayangkan kualitas demokrasi Indonesia dianggap menurun oleh lembaga internasional.

Dia menyarankan agar langkah-langkah perbaikan pembangunan demokrasi Indonesia bisa segera dikerjakan pemerintah. Salah satu yang Pangi singgung adalah mengenai revisi UU ITE yang diwacanakan Presiden Joko Widodo.

"Kita sangat berharap wacana presiden merevisi UU ITE tidak hanya sekedar basa-basi politik semata, tapi bisa segera presiden intervensi, ditindaklanjuti oleh partai politik sesuai keinginan presiden di DPR," ujar Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/2).

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini yakin Jokowi bisa mengintervensi kebijakan revisi UU ITE. Sebabnya, soal jadwal Pilkada pun Kepala Negara bisa mengambil sikap yang tegas, yaitu diselenggarakan pada November 2024 sesuai UU 10/2016 tentang Pilkada.

"Sebagaimana presiden bisa intervensi pilkada di tunda 2024 lewat kaki tangan tokoh sentral ketua umum partai politik. Logikanya, revisi UU ITE mestinya juga bisa," kata Pangi.

"Kalau ada yang menolak, presiden harusnya bisa mengatasi masalah tersebut. Sebab presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang punya legitimasi, kekuasaan dan pengaruh yang cukup kuat dalam desain sistem presidensial Indonesia," tandasnya.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Curhat-curhatan Jelang Muscab PKB Jember, 14 PAC Munculkan 2 Nama Calon Ketua DPC
Politik

Curhat-curhatan Jelang Musca..

07 Maret 2021 04:52
Pembegalan Kepemimpinan Demokrat Jadi Sejarah Kelam Demokrasi Indonesia
Politik

Pembegalan Kepemimpinan Demo..

07 Maret 2021 04:35
Pengajuan Sayuti Sebagai Calon Wagub Aceh Oleh PNA Tak Pengaruhi Putusan PDIP
Politik

Pengajuan Sayuti Sebagai Cal..

07 Maret 2021 04:11
Antisipasi Ancaman PAW Dari KLB Ilegal, DPD Demokrat Banten Siapkan Strategi Pencegatan
Politik

Antisipasi Ancaman PAW Dari ..

07 Maret 2021 03:36
Calon Ketum HMI Mengerucut Jadi 26 Nama, Ini Daftar Lengkapnya
Politik

Calon Ketum HMI Mengerucut J..

07 Maret 2021 02:33
Menimba Ilmu Dari Senior, Walikota Surabaya: Saya Ngangsu Kaweruh
Politik

Menimba Ilmu Dari Senior, Wa..

07 Maret 2021 02:04
Daripada Berebut Jadi Nakhoda, Kader PKB Disarankan Jadi ABK Saja
Politik

Daripada Berebut Jadi Nakhod..

07 Maret 2021 01:48
Ketum Golkar Berharap Implementasi UU Cipta Kerja Dipercepat
Politik

Ketum Golkar Berharap Implem..

07 Maret 2021 01:27