JMSI Berharap Virtual Police Tidak Ulangi Peristiwa Salah Pasal Terhadap Karya Jurnalistik

Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Net

Virtual Police yang akan dikerahkan Polri untuk memantau perbincangan di dunia maya diharapkan dapat sungguh-sungguh bekerja untuk membantu pertukaran gagasan di dunia maya lebih produktif dan konstuktif. Artinya, keberadaan Virtual Police tetap mampu menjaga iklim demokrasi.

Begitu tegas Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa yang mengapresiasi terbitnya Surat Edaran (SE) Kapolri bernomor SE/2/11/2021, yang bertujuan mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.

Dalam SE ini, penyidik Polri diminta mengedepankan upaya preemptive (pendahuluan) dan preventive (pencegahan) dalam menangani kasus yang berkaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Secara spesifik, Teguh berharap agar Virtual Police yang dikerahkan Polri diharapkan benar-benar dapat membedakan karya jurnalistik yang dihasilkan perusahaan pers dengan pernyataan-pernyataan personal yang disampaikan para pemilik akun media sosial baik yang jelas identitasnya maupun yang anonimus.

Harapan ini berkaca dari data monitoring Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers yang mengatakan bahwa sepanjang 2020 lalu, setidaknya sepuluh pekerja pers yang sedang melaksanakan tugas profesi dijerat dengan UU ITE, terutama pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.

“Virtual Police ini diharapkan tidak mengulangi peristiwa salah pasal terhadap karya jurnalistik,” ujar mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu kepada wartawan, Selasa (23/2).

Salah seorang pendiri Belt and Road Journalist Forum (BRJF) itu menambahkan, pihaknya pernah bertemu dan mendiskusikan fenomena perbincangan di dunia maya dengan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Slamet Uliadi, beberapa waktu lalu.

“Memang patut dijadikan perhatian bersama kualitas perbincangan di dunia maya yang sering kali keluar dari yang diharapkan. Media sosial yang kita harapkan dapat memperkuat pondasi dan tenun kebangsaan faktanya sering diwarnai pernyataan-pernyataan bernuansa ujaran kebencian dan kabar bohong, serta mengganggu kohesivitas sosial,” ujar Teguh Santosa lagi.

Mantan Wakil Presiden Konfederasi Wartawan ASEAN (2018) itu menambahkan, pihak Polri pasti telah mempersiapkan tahapan dalam penerapan Virtual Police tersebut.

Nantinya Polri perlu mensosialisasikan kepada publik bagaimana Virtual Police ini akan bekerja. Apakah setelah monitoring akan diikuti dengan memberikan peringatan 1, 2, dan 3 secara virtual, sebelum akhirnya dilakukan penindakan, atau peringatan disampaikan secara langsung dan pihak yang diduga melanggar diminta membuat komitmen tidak mengulangi perbuatan.

“Transparansi hal-hal teknis pada tingkat pelaksanaan ini diperlukan sehingga masyarakat paham, dan ada kepastian di tingkat tindakan,” ujarnya lagi.

Keberadaan Virtual Police disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Surat Edaran bernomor SE/2/11/2021 yang ditandatangani hari Jumat lalu (19/2).

Surat Edaran itu mempertimbangkan perkembangan situasi nasioal terkait dengan penerapan UU 19/2016 tentang Perubahan ata UU 11/2008 tentang ITE yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. Atas pertimbangan itu, Kapolri meminta agar seluruh anggota Polri menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kapolri juga menginstruksikan jajarannya untuk senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif untuk menghindari dugaan kriminalisasi terhadap pihak yang dilaporkan, dan di saat bersamaan dapat menjamin ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Di antara yang akan dilakulan dalam konteks itu adalah mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang tujuannya untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari tindak pidana siber.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Curhat-curhatan Jelang Muscab PKB Jember, 14 PAC Munculkan 2 Nama Calon Ketua DPC
Politik

Curhat-curhatan Jelang Musca..

07 Maret 2021 04:52
Pembegalan Kepemimpinan Demokrat Jadi Sejarah Kelam Demokrasi Indonesia
Politik

Pembegalan Kepemimpinan Demo..

07 Maret 2021 04:35
Pengajuan Sayuti Sebagai Calon Wagub Aceh Oleh PNA Tak Pengaruhi Putusan PDIP
Politik

Pengajuan Sayuti Sebagai Cal..

07 Maret 2021 04:11
Antisipasi Ancaman PAW Dari KLB Ilegal, DPD Demokrat Banten Siapkan Strategi Pencegatan
Politik

Antisipasi Ancaman PAW Dari ..

07 Maret 2021 03:36
Calon Ketum HMI Mengerucut Jadi 26 Nama, Ini Daftar Lengkapnya
Politik

Calon Ketum HMI Mengerucut J..

07 Maret 2021 02:33
Menimba Ilmu Dari Senior, Walikota Surabaya: Saya Ngangsu Kaweruh
Politik

Menimba Ilmu Dari Senior, Wa..

07 Maret 2021 02:04
Daripada Berebut Jadi Nakhoda, Kader PKB Disarankan Jadi ABK Saja
Politik

Daripada Berebut Jadi Nakhod..

07 Maret 2021 01:48
Ketum Golkar Berharap Implementasi UU Cipta Kerja Dipercepat
Politik

Ketum Golkar Berharap Implem..

07 Maret 2021 01:27