Anggota DPR Ini Terkejut Frasa 'Wajib' Di PP Postelsiar Hilang

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto/Net

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengaku terkejut dengan hilangnya frasa 'wajib' dalam Peraturan Pemerintah (PP) 46/2021 tentang Bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar).

PP tersebut diterbitkan pemerintah sebagai aturan turunan dari UU 11/2020 tentang Ciptaker. Pemerintah sendiri telah menerbitkan 49 aturan turunan UU Ciptaker yang terdiri dari 45 PP dan 4 Perpres.

"Cukup terkejut karena setahu saya frasa 'wajib' ada dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebelumnya di Pasal 14. Tapi frasa 'wajib' ini tidak ada setelah jadi PP, utamanya yang tertuang dalam Pasal 15," kata Darmadi kepada wartawan, Rabu (24/2).

PP 46/2021 sebelumnya diterbitkan sebagai aturan turunan dari UU 11/2020. Dalam Pasal 15 PP 46/2021 tentang Postelsiar, tidak ada frasa 'wajib' bagi pemain OTT untuk melakukan kerja sama dengan operator lokal (dalam negeri).

Dengan hilangnya frasa 'wajib' tersebut, kata dia, akan menyulitkan industri telekomunikasi tanah air bisa berkompetisi.

"Pemain lokal mesti berkompetisi dengan raksasa digital dunia, rasanya tidak mungkin dan mestinya PP itu memberikan keberpihakan dan perlindungan yang konkret bagi industri telekomunikasi dalam negeri," jelas politisi PDIP ini.

Padahal menurutnya, aturan yang jelas bagi para Over The Top (OTT) harusnya jadi prioritas dalam penyusunan PP soal Postelsiar itu.

"Karena OTT itu sudah banyak menangguk keuntungan yang besar dari kita. PP juga mestinya merepsentasikan soal kedaulatan bangsa dan negara bukan sebaliknya," tegasnya.

Adapun Pasal 15 PP 46/2021 yang dimaksud berbunyi: "Pelaku Usaha baik nasional maupun asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia dalam melakukan kerja sama usahanya dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Menguat, Permintaan Dari Akar Rumput Agar Yenny Wahid Jadi Ketum PKB Gantikan Cak Imin
Politik

Menguat, Permintaan Dari Aka..

23 April 2021 05:20
Doa 1/3 Malam Untuk KRI Nanggala 402
Politik

Doa 1/3 Malam Untuk KRI Nang..

23 April 2021 04:21
Kucuran Rp 134 T Tak Cukup Pulihkan Ekonomi, Gde Siriana: Minimal Rakyat Dikasih Rp 300 T
Politik

Kucuran Rp 134 T Tak Cukup P..

23 April 2021 03:44
Dukung Paul Zhang Diadili, GAMKI: Pelaku Lain Juga Harus Ditindak
Politik

Dukung Paul Zhang Diadili, G..

23 April 2021 02:53
Targetkan 11 Kursi DPR Di 2024, Nasdem Jabar Gandeng Tokoh Hingga Selebgram
Politik

Targetkan 11 Kursi DPR Di 20..

23 April 2021 02:37
Kirab Obor Paskah, Anies: Jakarta Adalah Tempat Bertemunya Keberagaman
Politik

Kirab Obor Paskah, Anies: Ja..

23 April 2021 01:20
130 Juta Masyarakat Sulit Akses Perbankan, Ketua DPD RI: BI Harus Segera Buat Terobosan
Politik

130 Juta Masyarakat Sulit Ak..

23 April 2021 00:40
DPR Ungkap Nilai Kebudayaan Bisa Jadi 'Jamu' Efek Buruk Era Digital
Politik

DPR Ungkap Nilai Kebudayaan ..

23 April 2021 00:23