Sehingga, seharusnya para Kepala Daerah sudah punya
road map penanggulangan bencana, khususnya terkait penanganan banjir yang kerap melanda.
"Kepala daerah harusnya punya perencanaan penanganan banjir yang nyata dan komprehensif. Harusnya ada
road map pengendalian banjir. Agar banjir tak datang berulang setiap tahun," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, kepada
Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (25/2).
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu meminta Kepala Daerah untuk tidak selalu menyalahkan kondisi cuaca yang setiap tahun terjadi.
Akan tetapi harus berpikir bagaimana membuat berbagai kebijakan dalam rangka mencegah terjadinya bencana banjir. Misalnya kebijakan tata ruang atau pembangunan yang lebih mementingkan lingkungan.
Jangan sampai, lanjut dia, bencana banjir ini hanya dijadikan alat oleh para kepala daerah untuk meningkatkan pencitraan di mata masyarakat. Karena rakyat butuh kebijakan yang konkret, bukan hanya bantuan yang kerap disalurkan saat bencana tiba.
"Saat ini para kepala daerah terjebak pada industri pencitraan dan mengkapitalisasi banjir untuk kepentingan dirinya masing-masing. Rakyat butuh solusi. Tak boleh juga kepala daerah dan wakil rakyat di daerah hanya mengandalkan memberi bantuan ketika banjir. Itu bukan solusi. Tapi itu bantuan praktis," tegasnya.
Di samping itu, Ujang juga meminta kepada masyarakat untuk lebih posesif terhadap calon kepala daerah di setiap perhelatan Pilkada. Ujilah para kandidat seberapa jauh pengetahuannya terhadap penanganan bencana.
Jangan sampai, setiap Pilkada hanya kemiskinan, lapangan pekerjaan, ataupun pengangguran yang hanya dijadikan sebagai visi misi mereka. Akan tetapi soal kebencanaan juga yang harus dimiliki oleh para kandidat.
"Ya harusnya siapkan konsepnya untuk pencegahan. Agar banjir tak menerjang rakyat Jabar," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: