Meniru Jokowi, ProDEM Akan Gelar Aksi Spontanitas Jika Herman Hery Tidak Diperiksa

Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule dan aktivis ProDEM/Net

Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) memastikan ancaman untuk menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sebatas isapan jempol.

Aksi akan dilakukan jika KPK tidak memeriksa Ketua Komisi III DPR Herman Hery dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial.

Mulanya, Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule merasa heran dengan penggeledahan yang dilakukan KPK di kediaman politisi PDIP Ihsan Yunus. Sebab seharusnya, kata Iwan Sumule, yang digeladah pertama kali adalah Herman Hery.

Hal ini berdasarkan pemberitaan Tempo yang menyebut perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Herman Hery dan Ihsan Yunus mendapat kuota terbesar proyek bansos. Nilainya mencapai Rp 3,4 triliun.

Dari nilai tersebut, yang mengalir ke perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Herman Hery mendapat 7,6 juta paket bantuan atau senilai 2,1 triliun.

“Anehnya, Ihsan Yunus yang digarap KPK lebih dulu,” ujarnya kepada redaksi, Kamis (25/2).

Atas dasar itu, ProDEM mendesak KPK untuk segera menggarap Herman Hery. Jika tidak maka ProDEM akan menggeruduk KPK.

“Sementara untuk menghindari pelanggaran prokes dan PPKM, ProDEM akan melakukan aksi demo spontanitas ke KPK,” tegasnya.

Aksi akan mencontoh kehadiran Presiden Joko Widodo di NTT yang secara spontanitas menimbulkan kerumunan. Dengan begitu, maka aksi yang digelar di KPK tidak bisa dianggap pelanggaran prokes dan PPKM seperti Jokowi.

“Aksi demo pun harus spontan, agar kerumunan yang terjadi tidak dipidana,” kata Iwan Sumule.

Lebih lanjut, Iwan Sumule mengingatkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Artinya, kepolisian dan pengadilan harus membebaskan semua warga negara yang dituduh dan didakwa melakukan pelanggaran prokes dan PSBB (UU Kerantinaan) terkait membuat kerumunan.

Jangan sampai atas nama spontanitas, aturan, dan hukum dikangkangi. Jika memang itu tetap terjadi, maka ProDEM mendesak kepolisian dan pengadilan membebaskan pelanggar prokes.

“Bebaskan semua yang dipenjara yang disangkakan melanggar prokes!” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021
Video

Rekaman CCTV Anggota Brimob Tewas Dikeroyok

Senin, 19 April 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet Dan Koalisi 2024

Selasa, 20 April 2021

Artikel Lainnya

Ketua DPD Ajak Himpunan Artis Bersama-sama Perangi Pandemi
Politik

Ketua DPD Ajak Himpunan Arti..

20 April 2021 12:18
Soal Menteri Berinisial M Akan Direshuffle, Saiful Anam: Candaan PKB Yang Sedang Menghibur Diri
Politik

Soal Menteri Berinisial M Ak..

20 April 2021 12:12
Alumni ITB Ditangkap Polisi Korsel, Effendi Simbolon: Selama Tidak Melanggar, Kita Beri Perlindungan Hukum
Politik

Alumni ITB Ditangkap Polisi ..

20 April 2021 12:01
KH Hasyim Asyari Hilang Dalam Naskah Kamus Sejarah Indonesia, PKS Protes Keras
Politik

KH Hasyim Asyari Hilang Dala..

20 April 2021 11:54
Berharap Kondisi Di India Tidak Terjadi Di Indonesia, Tolong Jangan Colong Start Mudik
Politik

Berharap Kondisi Di India Ti..

20 April 2021 11:53
Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Buku Kamus Sejarah Indonesia Ditarik Dari Peredaran
Politik

Banyak Kejanggalan, Ketua Ko..

20 April 2021 11:36
Waspada, Colong Start Mudik Akan Mengancam Pertahanan Kesehatan
Politik

Waspada, Colong Start Mudik ..

20 April 2021 11:24
Ketum Prajaniti Hindu: Abdul Mu'ti Figur Yang Sangat Tepat Jadi Mendikbud
Politik

Ketum Prajaniti Hindu: Abdul..

20 April 2021 11:12