Berencana Bikin Resultante Baru Terkait UU ITE, Mahfud MD: Jangan Alergi Berdiskusi

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dalam Webinar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bertajuk 'Menyikapi Perubahan UU ITE', Kamis (25/2)/Repro

Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat ikut terlibat di dalam rencana revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dalam Webinar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bertajuk 'Menyikapi Perubahan UU ITE', Kamis (25/2).

Di awal pemaparannya Mahfud MD menyatakan, sikap pemerintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo memiliki maksud untuk mempertimbangkan dibuatnya resultante (kesepakatan) baru yang mencakup dua hal.

Pertama, tentang kriteria impelementatif pasal-pasal di dalam UU ITE agar bisa dijalanakan secara adil. Kemudian kedua, menelaah kemungkinan dilakukannya revisi atau perubahan regulasi, jika memang di dalamnya ada substansi-substansi yang berwatak pasal karet.

"Kita bisa bahas revisi. Apa dengan mencabut, menambah kalimat atau menambah penjelasan di dalam UU itu, atau kalau perlu menambah norma baru. Itu bisa dilakukan norma itu," ujar Mahfud MD.

"Maka hukum bisa diubah dengan resultante baru atau kesepakataan baru, kalau kesepakatan dulu dianggap tidak tepat," sambungnya.

Di dalam teori hukum yang paling dasar, Mahfud MD menyebut hukum selalu berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya.

"Masyarakat menentukan posisi hukum dan karakter hukum yang harus dibuat oleh masyarakat itu sendiri," tambah Mahfud MD.

Bahkan, Mahfud MD menggunakan kaidah Fiqih Islam yang memiliki dasar bahwa hukum selalu bisa diubah sesuai perubahan zaman.

"Perubahan satu negara dengan negara lain tidak bisa selalu sama. Kita punya kebutuhan hukum sendiri, dan dirumuskan sendiri. Sehingga tidak perlu takut, alergi untuk berdiskusi," katanya.

"Kalau perlu dicabut cabut, ganti ya diganti. Maka jika masyarakat menganggap itu (zaman) sudah berubah maka hukum itu harus berubah," demikian Mahfud MD.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

LaNyalla Minta Polisi Tangkap Pihak Yang Ancam Pelapor Pemotongan Bansos
Politik

LaNyalla Minta Polisi Tangka..

22 April 2021 12:19
Keteledoran Hilmar Farid Seharusnya Tidak Selesai Dengan Minta Maaf
Politik

Keteledoran Hilmar Farid Seh..

22 April 2021 12:11
KRI Nanggala-402 Hilang, Pimpinan Komisi I: Sinyal Alutsista TNI Butuh Peremajaan
Politik

KRI Nanggala-402 Hilang, Pim..

22 April 2021 12:09
Stok Oksigen KRI Nanggala-402 Cukup Untuk 53 Orang
Politik

Stok Oksigen KRI Nanggala-40..

22 April 2021 11:48
Stafsus Jokowi: Suatu Saat, Anak Papua Bakal Jadi Presiden
Politik

Stafsus Jokowi: Suatu Saat, ..

22 April 2021 11:39
Parpol Koalisi Gemetaran, Khawatir Kadernya Terkena Reshuffle
Politik

Parpol Koalisi Gemetaran, Kh..

22 April 2021 11:29
Anies Pelan-pelan Sudah Realisasikan Janji
Politik

Anies Pelan-pelan Sudah Real..

22 April 2021 11:25
Terkait Vaksin Nusantara, Presiden Dan DPR Wajiban Dukung Dan Lindungi Riset dr. Terawan
Politik

Terkait Vaksin Nusantara, Pr..

22 April 2021 10:59