Kecewa Kebijakan Miras Jokowi, Ketua Muhammadiyah: Bangsa Ini Seperti Kehilangan Arah

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas/Net

Kebijakan pemerintah terkait penetapan industri minuman keras (miras) dalam kategori usaha terbuka membuat PP Muhammadiyah Kecewa.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menegaskan bahwa pihaknya kecewa dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021, yang mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Sebab kebijakan memberi jalan bagi industri miras untuk dapat menjadi ladang investasi asing, domestik, hingga diperjualbelikan secara eceran.

Baginya tidak ada aspek menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas, yang jadi pertimbangan dalam kebijakan ini. Semuanya murni hanya memperhitungkan investasi saja.

“Tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi demi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pemerintah dan dunia usaha,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (25/2).

Kebijakan ini juga seolah menjadikan pedoman Pancasila dan UUD 1945 sebatas hiasan saja. Sementarakebijakan pedoman sebagai karakter dan jatidiri kebangsaan justru ditinggalkan.

“Saya melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang telah kehilangan arah karena tidak lagi jelas oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini,” tegasnya.

Dalam Lampiran III Perpres 10/2021, pemerintah memang mengatur sejumlah poin penting terkait miras. Salah satunya definisi industri minuman keras adalah alkohol yang berbahan anggur.

Sementara tempat investasi dikhususkan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua. Investasi harus memperhatikan budaya serta kearifan lokal setempat.

Penanaman modal di empat provinsi tersebut ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Sedangkan perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol hanya dapat diperjualbelikan secara eceran (kaki lima) dengan jaringan distribusi dan tempat yang disediakan secara khusus.

Poin utama terakhir terkait industri miras masuk dalam bidang usaha yang dapat diusahakan oleh investor asing, investor domestik, hingga koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Namun untuk investasi asing, hanya dapat melakukan kegiatan usahanya dalam skala usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan.

Selain itu, investor asing wajib berbentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Kolom Komentar


Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021
Video

Rekaman CCTV Anggota Brimob Tewas Dikeroyok

Senin, 19 April 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet Dan Koalisi 2024

Selasa, 20 April 2021

Artikel Lainnya

Ketua DPD Ajak Himpunan Artis Bersama-sama Perangi Pandemi
Politik

Ketua DPD Ajak Himpunan Arti..

20 April 2021 12:18
Soal Menteri Berinisial M Akan Direshuffle, Saiful Anam: Candaan PKB Yang Sedang Menghibur Diri
Politik

Soal Menteri Berinisial M Ak..

20 April 2021 12:12
Alumni ITB Ditangkap Polisi Korsel, Effendi Simbolon: Selama Tidak Melanggar, Kita Beri Perlindungan Hukum
Politik

Alumni ITB Ditangkap Polisi ..

20 April 2021 12:01
KH Hasyim Asyari Hilang Dalam Naskah Kamus Sejarah Indonesia, PKS Protes Keras
Politik

KH Hasyim Asyari Hilang Dala..

20 April 2021 11:54
Berharap Kondisi Di India Tidak Terjadi Di Indonesia, Tolong Jangan Colong Start Mudik
Politik

Berharap Kondisi Di India Ti..

20 April 2021 11:53
Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Buku Kamus Sejarah Indonesia Ditarik Dari Peredaran
Politik

Banyak Kejanggalan, Ketua Ko..

20 April 2021 11:36
Waspada, Colong Start Mudik Akan Mengancam Pertahanan Kesehatan
Politik

Waspada, Colong Start Mudik ..

20 April 2021 11:24
Ketum Prajaniti Hindu: Abdul Mu'ti Figur Yang Sangat Tepat Jadi Mendikbud
Politik

Ketum Prajaniti Hindu: Abdul..

20 April 2021 11:12