Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, ICW: Kebijakan Antikorupsi Pemerintahan Jokowi Mundur

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan/Repro

Menurunnya Indeks Persepsi Korupsi atau corruption perception index (CPI) sebagaimana dirilis Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan pemberantasan korupsi di Tanah Air masih jadi rapor merah.

"Ada dua masalah serius yang kita gagal menangani ini dengan baik. Pertama soal ekonomi dan investasi. Kedua bicara politik dan demokrasi," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan dalam serial sarasehan kebangsaan DN-PIM ke-40 bertajuk 'Menyoal Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia', Kamis (25/2).

Adnan Topan menambahkan, ada beberapa faktor anjloknya CPI Indonesia, terutama ketika pemerintah dan DPR terkesan mempunyai semangat pelemahan upaya pemberantasan korupsi.

Salah satunya dengan revisi UU KPK yang sebelumnya dilakukan DPR dan pemerintah. Dikatakan Topan, revisi UU KPK justru membuat lembaga antirasuah lemah.

"Benar-benar memukul keras upaya pemberantasan korupsi yang sudah kita lakukan selama ini," sesalnya.

"Kita mengatakan dengan jujur, kebijakan pemberantasa antikorupsi sekarang benar-benar mengalami kemunduran. Bukan hanya soal revisi UU KPK, tetapi juga konflik kepentingan terjadi begitu luas," imbuhnya menegaskan.

Menurut Adnan Topan, kebijakan-kebijakan pemerintah dan DPR tersebut seolah memberikan karpet merah bagi segala bentuk kemunduran antikorupsi di Indonesia. Belum lagi masalah dinasti politik yang disinyalir dilakukan pejabat penguasa saat ini.

"Masalah dinasti politik, Presiden yang menyetujui anaknya (Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution)untuk maju menjadi calon walikota di dua daerah," jelas Adnan Topan.

Atas dasar itu, ia menyebut leadership nasional terkait mundurnya prinsip dasar kebijakan antikorupsi menjadi sangat krusial. Namun, hal itu justru dikesampingkan oleh pemerintah.

"Yang kontroversial terkait korupsi sistemik adalah kebijakan legislasi pada 2019-2020, UU Omnibus Law, UU Minerba, berjalan sangat cepat dan tanpa partisipasi. Dalam kasus RUU KPK, secara administratif dan prosedural banyak hal," tuturnya.

Selain Adnan Topan, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut antara lain Ketua Umum DN-PIM, Prof Din Syamsuddin; Koordinator MAKI, Boyamin Saiman; Kepala Pusat Penelitian LIPI, Firman Noor; Ekonom Senior, Ichsanuddin Noorsy; dan Anggota DN-PIM, Cyrillus I Kerong.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

LaNyalla Minta Polisi Tangkap Pihak Yang Ancam Pelapor Pemotongan Bansos
Politik

LaNyalla Minta Polisi Tangka..

22 April 2021 12:19
Keteledoran Hilmar Farid Seharusnya Tidak Selesai Dengan Minta Maaf
Politik

Keteledoran Hilmar Farid Seh..

22 April 2021 12:11
KRI Nanggala-402 Hilang, Pimpinan Komisi I: Sinyal Alutsista TNI Butuh Peremajaan
Politik

KRI Nanggala-402 Hilang, Pim..

22 April 2021 12:09
Stok Oksigen KRI Nanggala-402 Cukup Untuk 53 Orang
Politik

Stok Oksigen KRI Nanggala-40..

22 April 2021 11:48
Stafsus Jokowi: Suatu Saat, Anak Papua Bakal Jadi Presiden
Politik

Stafsus Jokowi: Suatu Saat, ..

22 April 2021 11:39
Parpol Koalisi Gemetaran, Khawatir Kadernya Terkena Reshuffle
Politik

Parpol Koalisi Gemetaran, Kh..

22 April 2021 11:29
Anies Pelan-pelan Sudah Realisasikan Janji
Politik

Anies Pelan-pelan Sudah Real..

22 April 2021 11:25
Terkait Vaksin Nusantara, Presiden Dan DPR Wajiban Dukung Dan Lindungi Riset dr. Terawan
Politik

Terkait Vaksin Nusantara, Pr..

22 April 2021 10:59